Panwaslu Malang Pantau Kegiatan SBY di Mal  

Reporter

Selasa, 18 Maret 2014 20:37 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) didampingi Ibu Ani Yudhoyono (kanan) menyapa simpatisan dalam kampanye terbuka Partai Demokrat di Lapangan Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, (17/3). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Malang--Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan mengunjungi pusat perbelanjaan Malang Town Square pada Selasa, 18 Maret 2014. Sejumlah aparat kepolisian berjaga-jaga di setiap sudut pintu masuk mal. "SBY mengunjungi pusat kegiatan masyarakat," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Malang Azhar Husein.

Selain polisi, personeil militer dan petugas berpakaian safari juga bersiaga mengamankan lokasi. Namun penjagaan itu tak seketat pengamanan kunjungan SBY dalam kapasitasnya sebagai presiden. Pengunjung masih bebas keluar-masuk mal tanpa melewati pemeriksaan polisi.

Azhar mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Partai Demokrat Kota Malang Arif Dharmawan. Menurutnya, tak ada kegiatan kampanye SBY di mal. SBY, kata dia, hanya bertemu dengan masyarakat dan melongok antusiasme masyarakat terhadap sejumah buku yang ditulis SBY.

Namun, untuk mengantisipasi pelanggaran, Panwas menurunkan 25 petugas pengawas lapangan. Ia berharap kunjungan SBY tak dimanfaatkan sebagai kampanye terselubung dengan membagi-bagikan alat peraga. "Jika ada pelanggaran, ya, kami tindak," katanya.

Apalagi hari ini tak ada jadwal kampanye terbuka atau rapat umum untuk Partai Demokrat di Malang, sehingga tidak ada toleransi bagi SBY bila melakukan kegiatan kampanye. Kecuali, kata dia, kampanye dilakukan tertutup dan hanya dihadiri para kader. "Kita pantau seluruh kegiatannya," kata Azhar.




EKO WIDIANTO

Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

7 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

8 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya