Masa Kampanye, Gedung Dewan Kosong Melompong  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Selasa, 18 Maret 2014 15:31 WIB

Seorang artis musik Dangdut bergoyang dalam menghibur kampanye perdana Partai Golkar di Lapangan Simpanglima, Semarang, (16/3). Tempo/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Semarang - Musim kampanye partai politik mulai 16 Maret 2014 berdampak pada situasi dan kondisi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang. Lantaran para wakil rakyat sibuk berkampanye, kantor DPRD Jawa Tengah sepi.

Dalam pengamatan Tempo, lantai 3 yang merupakan ruang beberapa komisi DPRD Jawa Tengah terlihat kosong melompong tak ada anggota Dewan yang masuk. Hal yang sama juga terlihat di lantai II, yang merupakan ruang empat pimpinan Dewan. Sedangkan lantai V yang berisi ruang-ruang sejumlah fraksi hanya terlihat beberapa staf fraksi.

Sekretaris DPRD Jawa Tengah Prijo Budi Anggoro menyatakan, selama musim kampanye mulai pertengahan Maret hingga awal April, tak ada agenda sidang paripurna DPRD. "Paripurna dihentikan, diundur setelah pemilu," kata Prijo, Selasa, 18 Maret 2014.

Yang ada agenda pada masa kampanye adalah Komisi A yang membidangi pemerintahan. Komisi A ada agenda kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah untuk mengecek dan memantau pelaksaan Pemilu 2014.

Anggota DPRD Jawa Tengah, Hadi Santoso, mengaku tetap masuk kerja meski menghadapi kampanye pemilu. “Hari ini (Selasa) saya juga masuk,” kata caleg dari PKS tersebut.

Hadi mengaku sedang menyelesaikan tugas menjadi anggota panitia khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah. “Secara prinsip, kami tetap menjalankan tugas dan fungsi Dewan,” kata Hadi.

Sebelumnya, rapat paripurna DPRD Jawa Tengah pernah batal gara-gara tingkat kehadiran tak memenuhi kuorum. Pada 17 Februari 2014, DPRD Jawa Tengah gagal melaksanakan sidang paripurna karena banyak anggota DPRD yang membolos. Dari 98 anggota DPRD Jawa Tengah, hanya 62 orang yang hadir.

Sedangkan 36 anggota DPRD lainnya tidak hadir: 17 orang tanpa ada izin yang jelas, sisanya mengajukan izin karena ada keperluan lain dan ada yang sakit. Anggota DPRD yang tak hadir tanpa alasan jelas itu dari berbagai fraksi dan komisi. Akhirnya, rapat pun ditunda.

ROFIUDDIN

Terpopuler
Inikah 'Pilot Bayangan' dalam Penerbangan MH370?
Anggun dan Andien di Pernikahan Anak Sekretaris MA
Kopilot MH370 Berencana Nikahi Pilot AirAsia
Plin-plan Soal MH370, Malaysia Diejek Publik Cina
Jokowi Koreksi Menteri Chatib Soal PAD DKI
Jokowi Ajak Lawan Politiknya Adu Gagasan




Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

1 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

2 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

4 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

4 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

4 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya