Seorang anak membawa bendera partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam kampanye perdana di Stadion Cendrawasih, Jakarta Barat, (16/3). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Garut - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, tidak akan menjadikan pengerahan massa dalam kampanye pada pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden. "Arak-arakan dan dangdutan itu sifatnya situasional, tidak jadi andalan," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Garut Dedi Hasan kepada Tempo, Senin, 17 Maret 2014.
Menurut dia, metode ini dilakukan setelah partai moncong putih itu mencalonkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden. Kampanye hanya akan dilakukan dengan cara kunjungan ke warga, atau yang lebih dikenal sebagai blusukan. "Ini efek dari Jokowi karena beliau itu tidak ribet, inginnya sederhana," ujarnya.
Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut ini, model blusukan dinilai cukup efektif. Selain itu, para calon anggota legislatif dapat menghemat biaya kampanyenya. Para calon tidak harus mengeluarkan biaya tambahan untuk sewa panggung, dangdutan, dan uang bensin untuk acara konvoi di jalan.
Tak hanya itu, kampanye model ini juga akan menurunkan risiko kecelakaan di jalan. Biasanya yang ikut dalam konvoi kampanye itu orangnya sama, seperti massa bayaran. "Mendingan datang langsung ke masyarakat, biar kita lebih dekat," ujar Dedi.
Dedi mengaku majunya Jokowi akan mengerek perolehan suara PDIP pada pemilihan legislatif kali ini. Raihan suara ditargetkan mencapai sekitar 27 persen atau setara dengan 13 kursi di DPRD Garut.
Sebelum pencalonan Jokowi, perolehan suara diperkirakan hanya 21 persen. Saat ini jumlah kursi legislatif PDIP di DPRD Garut hanya enam dari 50 kursi yang ada. "Itu hanya target, mudah-mudahan sosok Jokowi ini bisa lebih dari yang kita targetkan," ujarnya.
Tri Rahayu, warga Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, mengaku cukup antusias terhadap PDIP Perjuangan dalam pemilihan kali ini. Sikapnya itu dilakukan setelah PDIP resmi mencalonkan Jokowi menjadi presiden. "Saya lihatnya sosok Jokowi, bukan PDIP," ujarnya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
17 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
