Kantor Bawaslu Diserbu Massa Berambut Cepak

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Jumat, 7 Februari 2014 09:37 WIB

Dengan membawa bambu ratusan demostran bentrok saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Bawaslu di jalan Thamrin, Jakarta (07/02) Aksi tersebut dalam rangkai dari simulasi pengamanan pemilu 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan massa berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu. Mereka menuntut Bawaslu untuk menindak tegas pelanggaran pemilu yang terjadi. Pukul 08.45, massa mulai mulai mendekat ke arah gerbang kantor Bawaslu.

Mereka berorasi dengan penuh amarah. Satuan Polisi mulai mengawasi para pengunjuk rasa. Selanjutnya, 15 menit kemudian, massa tambahan datang dengan membawa balok dan beberapa senjata tajam. Ratusan polisi dengan tameng dikerahkan untuk menghadapi massa pengunjuk rasa.

Unjuk rasa kian memanas, pengunjuk rasa dan polisi saling berdesak-desakan. Polisi bertindak tegas dengan mengeluarkan water canon dan pasukan anjing K9 untuk mendesak pengunjuk rasa mundur. Situasi Jalan Thamrin arah Monas pun lumpuh total.

Namun, itu semua hanya simulasi pengamanan pemilu yang dilakukan Polda Metro Jaya dengan Bawaslu. Ratusan pengunjuk rasa itu juga adalah anggota Kepolisian dari berbagai satuan. "Kami diminta melakukan simulasi dan berpura-pura menjadi pendemo," kata salah seorang peserta pengunjuk rasa. "Lihat saja semuanya rambutnya sama cepak semua. Ya iya, soalnya kami juga anggota. He he he."

Simulasi berjalan sekitar 45 menit. Water canon diarahkan ke para pendemo. Tembakan gas air mata kosong pun dilontarkan ke arah masaa yang mulai beringas. Namun sekali lagi, ini hanya simulasi pengamanan Pemilu 2014.

Di kawasan Bundaran HI, pagi ini berlangsung sosisialisasi pemilihan umum. Kepolisian melakukan penutupan ruas Jalan Bundaran HI depan Hotel Indonesia Kempinski hingga sekitar Gedung Bawaslu. Pengguna jalan yang terpaksa harus melintasi Jalan Jenderal Sudirman dan M. H. Thamrin disarankan agar melintas sebelum penutupan agar laju kendaraan dapat lebih lancar. Petugas juga telah memasang rambu-rambu jalan serta imbauan agar menggunakan jalur lain menjelang penutupan jalur.

REZA ADITYA


Baca juga:
Hanya Jokowi yang Masuk Kriteria Capres Habibie

Di Mata Najwa, BJ Habibie Tak Kenal Rhoma Irama

Anas Sebut Ada Perintah Politik SBY Soal Century

Ini Model yang Diduga Selingkuhan Bill Clinton

Berita terkait

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

1 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

3 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

3 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

4 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

5 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti peran Bawaslu saat membacakan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

5 hari lalu

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg mulai 29 April setelah membacakan putusan sengketa Pilpres hari ini.

Baca Selengkapnya