TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa menyiapkan dana saksi partai secara mandiri. Langkah itu diambil akibat publik menentang rencana pemerintah mengongkosi dana saksi partai.
Dana saksi yang disiapkan PKB berasal dari kombinasi sumbangan antara kader dengan calon legislatif. Calon legislatif DPR petahana bakal ditariki sumbangan lebih besar ketimbang kader biasa dan calon legislatif baru.
"Tanggung renteng modelnya, antara calon legislatif kabupaten, provinsi, nasional dan struktur partai," ujar Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Hanif Dakhiri di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2014.
Hanif enggan merinci berapa besar iuran para caleg dan kader untuk membiayai saksi partai. Ia hanya mau mengatakan, seperti dalam Pemilihan Umum 2009, tiap saksi akan dibayar sekitar Rp 50-100 ribu.
Adapun di basis utama partai itu di Jawa Timur, sejumlah relawan akan menjadi saksi tanpa diongkosi PKB.
Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengatakan pemerintah menganggarkan dana tambahan Rp 660 miliar untuk saksi dari partai politik. Rencana ini kontan ditentang karena berpotensi melanggar sejumlah undang-undang. Komisi Pemberantasan Korupsi pun menilai rencana itu berbahaya karena bakal menjadi sasaran empuk korupsi. Pemerintah lantas memutuskan mengkaji ulang rencana tersebut.
