TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan tidak ada pungutan liar sepanjang proses pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap dilakukan. "Kemarin para kepala daerah sudah diundang dan mereka memastikan tak ada pungli," ujar Gamawan setelah menandatangani Komitmen Peningkatan Akuntabilitas di kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2014.
Menurut dia, nama-nama yang diduga melakukan pungutan liar telah ditelusuri, tetapi tak ditemukan nama-nama yang dimaksud. Gamawan curiga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menyebarkan informasi itu.
Kementerian juga telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah supaya membantu Komisi Pemilihan Umum secara gratis. Menurut Gamawan, pemerintah daerah sudah memiliki anggaran untuk keperluan operasional. "Untuk apa mereka minta KPU," ujar dia.
Kepala daerah yang dipanggil oleh Kementerian adalah kepala daerah Papua, Sulawesi Selatan, Ambon dan Jawa Tengah. Petugas KPU di empat daerah tersebut melaporkan soal pungutan liar yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
Sebelumnya diberitakan adanya dugaan praktik pungutan liar oleh petugas pencatatan sipil di daerah. Petugas pencatatan sipil diduga meminta uang kepada KPU. Uang itu diminta karena petugas harus melakukan pemutakhiran data pemilih.
