Jelang Putusan MK, Separuh Toko di Glodok Tutup  

image-gnews
Massa pendukung Prabowo-Hatta mulai memadati kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta (21/8). Aksi massa untuk menunggu hasil keputusan MK terkait Pilpres 2014. TEMPO/Subekti.
Massa pendukung Prabowo-Hatta mulai memadati kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta (21/8). Aksi massa untuk menunggu hasil keputusan MK terkait Pilpres 2014. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivitas jual beli di Pusat Elektronik Glodok belum ramai seperti biasanya. Padahal, hari telah siang. Penyebabnya, mereka takut jika massa pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang tengah berdemo menjelang putusan sidang sengketa Mahkamah Konstitusi membuat rusuh dan merembet kawasan pertokoan itu. (Baca:Antisipasi Sidang MK, Polri Terapkan Siaga I)

"Biasanya pelanggan sudah datang dari pukul 09.00, tapi hari ini dan kemarin sepi," kata seorang petugas keamanan, M. Saeman, saat ditemui Tempo di Lindeteves Trade Center (LTC) Glodok, Kamis, 21 Agustus 2014.

Menurut dia, sepinya konsumen disebabkan oleh rumor kerusuhan yang berpotensi merembet hingga Glodok. Meski berbeda wilayah, jarak antara gedung Mahkamah Konstitusi dan Glodok itu hanya sekitar 3,5 kilometer. (Baca:Polisi Yakin Situasi Sidang Putusan MK Kondusif)

Selain itu, kata Saeman, pedagang di kawasan Pecinan juga berasumsi sepinya pembeli disebabkan oleh kemacetan di beberapa ruas jalan menuju Glodok. Setelah polisi menutup Jalan Medan Merdeka Barat dan terjadi unjuk rasa di seputar Bundaran Hotel Indonesia, kemacetan telah menghambat laju lalu lintas menuju Glodok.

Sejak kemarin, pedagang Glodok mulai berjualan sejak pukul 14.00. Padahal, gedung pusat elektronik ini biasa dibuka sejak pukul 08.00 pagi. Dari pantauan Tempo, separuh dari total toko di LTC tutup. Menurut Saeman, gedung lima lantai ini punya seribu lebih toko elektronik. (Baca:Putusan MK, TNI Jaga Ketat Pusat Ekonomi)

Hengky, 36 tahun, pedagang peralatan tenaga surya di TLC Glodok, menutup tokonya setelah menyaksikan berita kerusuhan yang disiarkan di televisi. "Massa Prabowo kali ini lebih menyeramkan dari sidang pertama MK. Saya lebih baik pulang," ujarnya.

Berbeda dengan Robert, 55 tahun. Pria yang mengaku sudah 20 tahun menjual peralatan keamanan ini tidak resah oleh aksi massa di wilayah Jakarta Pusat. "Saya serahkan keamanan Glodok pada aparat saja,” ujar dia.

Dia meyakini kerusuhan yang dapat merembet hingga Glodok itu hanya gosip belaka. Sejauh ini, kata Robert, aktivitas jual-beli di Glodok tak terganggu massa. (Baca:Jika Kalah, Massa Prabowo Ancam Masuk ke Gedung MK)

Sebelumnya, sejak pukul 10.00 pagi, kepolisian sekitar Glodok menggelar apel pagi dan berjaga-jaga jika terjadi kerusuhan. Kepala Polisi Sektor Tamansari Jakarta Barat Ajun Komisaris Besar Tri Suhartanto mengatakan sudah menurunkan 300 polisi untuk menjaga daerah pusat niaga Glodok.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebanyak 300 polisi telah dibagi ke empat titik. Di antaranya Olimo, Jalan Asemka, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Hayam Wuruk. Menurut Tri, keempat lokasi tersebut masuk wilayah rawan kerusuhan karena merupakan pusat aktivitas perniagaan masyarakat. Akibatnya, keamanan pusat elektronik TLC Glodok yang biasanya dijaga petugas keamanan kini diawasi ketat oleh sejumlah aparat.

PERSIANA GALIH

Terpopuler:
Prediksi Mantan Hakim MK Soal Gugatan Prabowo

Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?

Jokowi Ingin Makan Kerupuk, Pengawal Melarang

ISIS Rilis Video Pemenggalan Wartawan AS

Begini Perayaan ala Tim Prabowo jika Menang di MK

 

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.


PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.


MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

2 hari lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.


DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.


Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

2 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.


Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Antara/Benardy Ferdiansyah
Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, mendapat sorotan publik. Berikut sejumlah kontroversi Nurul Ghufron.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

2 hari lalu

Mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman saat mengajukan PK atas vonisnya dalam kasus korupsi impor gula di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu 10 Oktober 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ
Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?


MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

2 hari lalu

Ekspresi hakim Suhartoyo dan Arief Hidayat saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

MK telah meregistrasi 297 perkara sengketa pileg. Sidang perdana dilakukan pada pekan depan.


Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

2 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.