Sesumbar Tim Prabowo Vs. Fakta Gugatan ke MK

Reporter

Sebuah berkas yang menjadi alat bukti yang dibawa oleh Tim hukum Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat mendaftarkan gugatan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 25 Juli 2014. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilihan presiden pada Selasa, 22 Juli 2014. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dengan 70.997.883 suara atau 53,15 persen. Sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Menolak hasil rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 1 ini telah mengajukan gugatan sengketa pemilu presiden ke Mahkamah Konstitusi Jumat kemarin, 25 Juli 2014.

Ada sejumlah pernyataan tim Prabowo-Hatta yang ternyata berbeda dengan fakta saat mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi.

1. Klaim dengan 2.000 pengacara => Ternyata datang hanya dengan 200 orang

Tim advokasi Prabowo-Hatta, Habiburokhman pada jumpa pers, Rabu, 16 Juli 2014, mengatakan akan mengerahkan dua ribu advokat dan paralegal untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, ada berbagai daerah yang massif, sistematis, dan terstruktur terjadi pelanggaran.

Namun, pada pendaftaran sengketa Jumat kemarin, nyatanya mereka hanya didampingi 200 kuasa hukum. "Saat ini ada 200 pengacara dulu yang sudah siap," kata Habiburokhman ketika mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada, Jumat, 25 Juli 2014.

2. Janjikan bukti setara sepuluh truk => Mereka hanya membawa empat bundle berkas ke MK.

Anggota Tim Hukum Prabowo-Hatta, Alamsyah Hanafiah, mengatakan menemukan banyak bukti dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum presiden 2014. Barang bukti itu banyaknya berupa data dan berkas bukti kecurangan yang dia klaim setara dengan 10 truk.

Namun saat pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi kemarin, Tim Prabowo-Hatta hanya membawa empat bundle kertas. “Hari ini kami hanya membawa kelengkapan syaratnya saja,” kata anggota tim advokasi Prabowo-Hatta, Firman Wijaya di Gedung Mahkamah Konstitusi kemarin. Bukti lainnya akan diberikan saat proses persidangan di MK. (Baca: Habiburokhman Bantah Tim Prabowo Kehilangan Barang Bukti 10 Truk)

3. Jumlah saksi disebut 52 ribu => Pada hari yang sama, tim hukum lain bilang hanya 500 saksi.

Kemarin, salah satu tim advokasi Prabowo-Hatta, Firman Wijaya, mengatakan memiliki 52.000 saksi yang siap dikirim ke Mahkamah Konstitusi.

Di hari yang sama, Habiburokhman mengatakan telah mempersiapkan 500 saksi. Saksi tersebut akan memberikan keterangan terkait kecurangan pada tujuh provinsi yang penghitungan suaranya bermasalah. Ketujuh provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Papua. (Baca: Lima Tudingn Prabowo Versus Fakta Pemilu)

TNR/SUNDARI

Terpopuler:
KPK Sidak ke Soekarno-Hatta, 14 Orang Digelandang 
ISIS Ultimatum Wanita: Bercadar atau Dihukum 
KPK: Portir dan Cleaning Service Ikut Peras TKI
Hanya Mau Sunat, 'Burung' Pria Ini Malah Dihabisi 
Onno Purbo Pusing jika Ditawari Jokowi Jadi Menteri 
Ini Fasilitas Mwah Haji Politikus Hanura






Tak Ada Kondisi Mendesak Terbitkan Perpu Cipta Kerja, KontraS dan Bivitri: Ini Akal-akalan dan Cara Culas

16 hari lalu

Tak Ada Kondisi Mendesak Terbitkan Perpu Cipta Kerja, KontraS dan Bivitri: Ini Akal-akalan dan Cara Culas

Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS, sebut tak ada kondisi mendesak terbitkan Perpu Cipta Kerja. "Ini cara culas," kata Bivitri Susanti.


Kilas Balik Sistem Proporsional Terbuka Berlaku Mulai Pemilu 2009, Ini Alasannya

17 hari lalu

Kilas Balik Sistem Proporsional Terbuka Berlaku Mulai Pemilu 2009, Ini Alasannya

Sistem proporsional terbuka digunakan mulai Pemilu 2009, yang sebelumnya memakai sistem proporsional tertutup. Mengapa?


Alasan Sistem Proporsional Tertutup Tak Digunakan Lagi Sejak Pemilu 2009

17 hari lalu

Alasan Sistem Proporsional Tertutup Tak Digunakan Lagi Sejak Pemilu 2009

Sistem proporsional tertutup terakhir digunakan pada Pemilu 2009. Mengapa sekarang PDIP buka wacana sistem proporsional tetutup lagi?


Penggugat Perpu Cipta Kerja Singgung Ketua MK Anwar Usman Adik Ipar Jokowi: Conflict of Interest!

21 hari lalu

Penggugat Perpu Cipta Kerja Singgung Ketua MK Anwar Usman Adik Ipar Jokowi: Conflict of Interest!

Ketua MK Anwar Usman adik ipar Presiden Jokowi, disebut penggugat Perpu Cipta Kerja dapat menimbulkan connflict of interest.


Refly Harun: Perpu Cipta Kerja Mempermainkan Konstitusi, Aneh Bin Ajaib DPR Tidak Menolak

23 hari lalu

Refly Harun: Perpu Cipta Kerja Mempermainkan Konstitusi, Aneh Bin Ajaib DPR Tidak Menolak

Ahli hukum tata negara Refly Harun ikut melakukan aksi dengan Aliansi Aksi Sejuta Buruh di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Ia menyebut Perpu Cipta Kerja mempermainkan konstitusi.


Mantan Komisioner KPK Anggap Perpu Cipta Kerja Wujud Perilaku Koruptif Kekuasaan

26 hari lalu

Mantan Komisioner KPK Anggap Perpu Cipta Kerja Wujud Perilaku Koruptif Kekuasaan

Perpu Cipta Kerja dianggap tidak berpijak pada kewarasan yang berpucuk pada kehendak kuat rakyat.


Mantan Ketua MK Anggap Perpu Cipta Kerja Preseden Buruk Praktik Ketatanegaraan

26 hari lalu

Mantan Ketua MK Anggap Perpu Cipta Kerja Preseden Buruk Praktik Ketatanegaraan

Mantan Ketua MK ini menilai tidak ada kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja.


IM57 Sebut Penerbitan Perpu Cipta Kerja Berpotensi Merusak Konstitusi

27 hari lalu

IM57 Sebut Penerbitan Perpu Cipta Kerja Berpotensi Merusak Konstitusi

Penerbitan Perpu Cipta Kerja dianggap menihilkan partisipasi publik dalam negara demokrasi. Jadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia.


Komite Pembela Hak Konstitusional Siapkan Langkah Hukum atas Perpu Cipta Kerja

27 hari lalu

Komite Pembela Hak Konstitusional Siapkan Langkah Hukum atas Perpu Cipta Kerja

Perwakilan KEPAL Gunawan menyebut Perpu Cipta Kerja ini tidak memenuhi standar dan indikator putusan MK.


Ini Kata PDIP, PSI, PAN dan Refly Harun Jika Berlaku Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024

27 hari lalu

Ini Kata PDIP, PSI, PAN dan Refly Harun Jika Berlaku Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024

Refly Harun tekankan jangan terjebak pada perdebatan anatar sistem pemilihan proporsional terbukia atau tertutup untuk Pemilu 2024.