TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, membantah adanya konsep lelang jabatan untuk mengisi posisi menteri di kabinetnya nanti. Menurut dia, seorang menteri tidak bisa diseleksi secara umum tanpa melihat rekam jejaknya.
Kalla mengatakan seorang menteri semacam CEO (chief executive officer) atau pejabat eksekutif tertinggi di suatu perusahaan yang tidak bisa dipertandingkan. "Tapi harus dicari karena harus ada portfolionya yang detil dan rekam jejak," kata Kalla di kediaman Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Kamis, 24 Juli 2014. (Baca: JK Prioritaskan Menteri Koalisi dalam Kabinet)
Menurut dia, di dalam proses lelang jabatan, hal yang dibutuhkan tidaklah sedetail dengan mencari rekam jejak calon menteri melalui tim yang sedang dibentuknya. Apalagi, dia melanjutkan, orang yang bakal yang mengisi jabatan menteri itu nanti harus dari kalangan profesional.
Kalla menegaskan personel dalam komposisi kabinet dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya akan diserahkan pada tim yang akan menyiapkan proses tersebut. Dalam waktu tiga bulan ke depan, kata Kalla, tim akan mempelajari dan mendalami pelbagai masalah yang sedang dialami oleh pemerintahan sekarang.
Tujuannya, kata Kalla, agar saat pelantikan pada Oktober nanti, pemerintahan Jokowi-JK tidak perlu lagi belajar atau beradaptasi terhadap masalah yang sedang dialami bangsa ini. "Sehingga kami bisa mengisi kabinet dengan orang-orang yang pas," ujarnya. (Baca: Mekanisme Pemilihan Kabinet Jokowi-Kalla)
REZA ADITYA
Topik terhangat:
MH17 | Pemilu 2014 | Ramadan 2014 | Tragedi JIS | Hasil Pilpres 2014
Terpopuler:
Pakar TI: Tidak Ada Hacker yang Gelembungkan Suara
Remaja Salatiga Ungguli Insinyur Oxford Bikin Jet Engine Bracket
Pulang Berlibur, Hotasi Nababan Dieksekusi
Ahok Lebih Pilih Dian Sastro Jadi Wagub