TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, menyayangkan adanya hasil yang bertentangan dalam penghitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Ia meminta lembaga-lembaga itu buka-bukaan terkait dengan aspek metodologis dan transparansi anggaran. "Ini harus diungkapkan secara terbuka ke publik, dari aspek metodologi harus jelas berapa sampelnya, di TPS mana saja dan bagaimana sebarannya," katanya, Kamis, 10 Juli 2014.
Dengan begitu, lanjutnya, publik akan bisa memilah mana lembaga survei yang kredibel dan bukan. Menurut Ikrar, selama ini memang ada sejumlah lembaga survei yang bermasalah dan memiliki rekam jejak buruk serta melakukan manipulasi data. Perbuatan sejumlah lembaga survei nakal itu yang membuat kepercayaan masyarakat pada lembaga survei merosot. Karena itu ia meminta dewan etik asosiasi lembaga survei memanggil dan memeriksa mereka. (Baca: Jokowi Unggul di Kelas Menengah ke Bawah)
Ikrar juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta memantau proses perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum. "Kita juga perlu bekerja sama untuk memantau proses perhitungan suara di KPU agar jujur dan bertanggung jawab," kata Ikrar. (Baca: Pengamat: Klaim Menang Boleh, Tapi Jangan Curang)
RINA ATMASARI
Berita terkait:
Tak Ada Bilik Suara, Pria Ini Nyoblos di Dalam Sarung
Bertemu SBY,Prabowo Klaim Dapat Mandat dari Rakyat
Obama Beri Selamat kepada Indonesia