Krisdayanti Maju di Pilkada Kota Batu, Pengamat: Tak Bisa Hanya Andalkan Popularitas

Reporter

image-gnews
Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Malang - Pengamat politik Universitas Brawijaya Wawan Sobari menilai, Krisdayanti tidak bisa hanya mengandalkan popularitas saat bersaing di kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kota Batu 2024.

Wawan mengatakan, kepopuleran sebagai bintang panggung nasional memang menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memberikan surat tugas kepada Krisdayanti.

"Saya melihatnya memang PDI Perjuangan begitu mempertimbangkan popularitas Krisdayanti sebagai artis," kata Wawan di Kota Malang, Selasa, 6 Agustus 2024.

Popularitas memang menjadi tahap awal bagi Krisdayanti untuk menyambut rekomendasi PDI Perjuangan. Namun, lanjutnya, segi popularitas acap kali tak sebanding dengan tingkat keterpilihan atau elektabilitas. Walhasil, Krisdayanti diprediksinya tak akan mudah menjalani pertarungan di Pilkada Kota Batu.

Diva Tanah Air itu juga harus bersaing dengan tokoh lokal, seperti Firhando Gumelar atau Mas Gum yang sudah didukung tiga partai, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar, dan Demokrat.

Secara hitungan tiga partai tersebut memiliki tujuh kursi di DPRD Kota Batu berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Rinciannya, PAN dua kursi, Golkar empat kursi, dan Demokrat satu kursi. Sedangkan untuk PDIP pada Pemilu 2024 memperoleh enam kursi.

Ancang-ancang mengusung Krisdayanti di Pilkada Kota Batu disebutnya memunculkan pergeseran tren partai berlogo banteng moncong putih itu. Sebab PDIP sering kali memasang kader daerah yang sudah teruji, baik secara elektabilitas dan popularitas.

"Meskipun dia artis dan populer tapi harus berjuang keras karena pesaingnya juga kuat," ujarnya.

Kendati demikian, dia tak menampik surat tugas untuk Krisdayanti sebagai strategi PDIP mengoptimalkan mesin partai menghadapi Pilkada 2024.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kenapa tidak lagi merekomendasikan Bu Dewanti Rumpoko yang masih punya loyalis di Batu, ini jadi pertanyaan. Kemungkinan ingin menghadirkan wajah baru yang dari nasional dibawa ke daerah, tapi ini kondisi yang wajar," ujarnya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memberikan surat tugas kepada Krisdayanti untuk maju sebagai bakal calon wali kota Batu pada Pilkada 2024.

Usai menerima surat tugas di Kantor DPD PDIP Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Krisdayanti merasa sangat senang.

Krisdayanti mengaku mendapatkan instruksi dari partainya agar menggandeng semua partai politik di Kota Batu. Terlebih saat ini dia belum mendapatkan calon wakil wali kota.

"Kalau dari Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) dan Mbak Ketua DPR RI (Puan Maharani) meminta saya merangkul semua partai," ujarnya, Selasa, 30 Juli 2024.

Artinya, kata dia, pihaknya berharap tidak ada yang tidak mungkin. Krisdayanti bersyukur jika semua bisa bergabung dengan pihaknya.

Terkait kriteria pasangan dalam kontestasi Pilkada Kota Batu, Krisdayanti menegaskan siapa saja yang bisa dirangkul dan saling dukung akan diprioritaskan. Namun untuk nama, ia belum dapat berbicara lebih jauh.

Pilihan Editor: Respons PDIP soal Rencana Koalisi Indonesia Maju Calonkan Ridwan Kamil di Jakarta

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Perludem Sebut Perlu Aturan Soal Larangan Calon Tunggal yang Kalah Ikut Pilkada Ulang, Ini Alasannya

3 jam lalu

Ilustrasi kotak kosong. Antaranews.com
Perludem Sebut Perlu Aturan Soal Larangan Calon Tunggal yang Kalah Ikut Pilkada Ulang, Ini Alasannya

Perludem menyatakan calon yang sudah terbukti kalah dalam pilkada tidak perlu ikut lagi dalam pilkada ulang.


Gugatan 5 Kader terhadap SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Dicabut Hari ini

10 jam lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mendatangi Komnas HAM di Menteng, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024. Mereka melaporkan soal penyitaan ponsel oleh penyidik KPK saat Hasto Kristiyanto diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gugatan 5 Kader terhadap SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Dicabut Hari ini

Ronny Talapessy mengatakan gugatan terhadap SK perpanjangan kepengurusan PDIP ke PTUN Jakarta akan dicabut pagi ini


PDIP Kota Solo Respons soal Kader Partai Laporkan FX Rudy ke Polisi

11 jam lalu

Wawanto (kanan) bertemu dengan wartawan di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. ANTARA/Aris Wasita
PDIP Kota Solo Respons soal Kader Partai Laporkan FX Rudy ke Polisi

Kader DPC PDIP Kota Solo sebelumnya melaporkan FX Rudy ke Polresta Solo atas kasus dugaan pengancaman pembunuhan.


Tanggapan Sederet Tokoh Politik Mengenai Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 jam lalu

Capres - cawapres no urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berserta istrinya Nur Asia Uno berfoto selfie bersama Presiden RI ke-4 dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Puan Maharani menjelang Debat Pilpres 2019 perdana di Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Sejumlah tokoh mengunggah foto-fotonya menjelang debat di media sosial. Instagram/@Pramonoanungw
Tanggapan Sederet Tokoh Politik Mengenai Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati

Deretan reaksi muncul dari berbagai tokoh tentang wacana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati.


Politikus PDIP Pernah Bilang Begini soal Mensos Baru Pengganti Risma

12 jam lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 bersama Irjen Pol. Eddy Hartono saat dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. Gus Ipul akan mengisi sisa masa jabatan Mensos yang ditinggalkan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri menyusul keikutsertaannya dalam Pilgub Jawa Timur. Sementara Irjen Eddy Hartono pernah mengemban tugas sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (2015-2017). Eddy menggantikan Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, yang dilantik menjadi Kepala BNPT pada 3 April 2023. TEMPO/Subekti
Politikus PDIP Pernah Bilang Begini soal Mensos Baru Pengganti Risma

Kader PDIP Risma mengundurkan diri sebagai Mensos. Presiden Jokowi menunjuk Gus Ipul sebagai penggantinya.


5 Kader PDIP Minta Maaf ke Megawati Usai Dijebak Dijanjikan Rp 300 Ribu Gugat Kepengurusan

13 jam lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya saat pengumuman calon kepala daerah gelombang ketiga di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (26/8/2024). ANTARA/HO-PDIP.
5 Kader PDIP Minta Maaf ke Megawati Usai Dijebak Dijanjikan Rp 300 Ribu Gugat Kepengurusan

Lima orang kader PDIP mengaku dijebak serta ditipu untuk memberikan tanda tangan, yang dimanfaatkan untuk menggugat keabsahan SK Kepengurusan DPP PDIP


Janji Pramono Anung Atasi Masalah Banjir, Polusi, hingga Soal PPSU

22 jam lalu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Janji Pramono Anung Atasi Masalah Banjir, Polusi, hingga Soal PPSU

Pramono Anung berjanji akan menyelesaikan masalah-masalah kecil dulu yang ada di Jakarta.


Antisipasi Kotak Kosong Menang, KPU Susun Rancangan Jadwal Pilkada Ulang 2025

22 jam lalu

Anggota KPU Idham Kholik memberikan keterangan pers mengenai tindak lanjut pascaputusan Mahkamah Konstitusi soal Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. KPU menegaskan akan tetap memegang pedoman pada hasil putusan MK, serta akan berkonsultasi sekaligus rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada 26 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Antisipasi Kotak Kosong Menang, KPU Susun Rancangan Jadwal Pilkada Ulang 2025

KPU sedang menyelesaikan proses legal drafting rancangan PKPU tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada.


KPU Masih Rumuskan Teknis Pilkada Ulang jika Kotak Kosong Menang

1 hari lalu

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyiapkan skema pilkada ulang jika kotak kosong menang melawan calon tunggal di tahun 2025.
KPU Masih Rumuskan Teknis Pilkada Ulang jika Kotak Kosong Menang

KPU akan secepatnya menerbitkan peraturan KPU untuk mengatur soal pilkada ulang jika kotak kosong menang.


KPU Menanggapi Peluang Kemenangan Kotak Kosong di Pilkada

1 hari lalu

KPU siapkan aturan teknis antisipasi kemenangan kotak kosong di Pilkada 2024.
KPU Menanggapi Peluang Kemenangan Kotak Kosong di Pilkada

Pilkada ulang akan digelar tahun depan jika kotak kosong mengalahkan calon tunggal.