TEMPO.CO, Bandung - Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Jawa Barat (Jabar) menemukan sebanyak 107 petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih pemilihan umum atau Pemilu 2024 terdaftar sebagai tim kampanye.
"Sampai 8 Juli 2024, didapati temuan antara lain jumlah pantarlih yang terbukti sebagai anggota/pengurus Parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu pemilihan terakhir sebanyak 107 orang," kata Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar Nuryamah di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 10 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.
Nuryamah menjelaskan, temuan itu diperoleh saat proses pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada tahapan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jabar 2024.
Proses pengawasan dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu se-Jabar yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan hingga Pengawas Kelurahan/Desa di 27 kabupaten/kota se-Jabar.
Metode pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan melekat secara langsung dan juga uji petik terhadap kinerja pantarlih, serta memastikan kerja tersebut sudah sesuai dengan prosedur.
Temuan pelanggaran anggota parpol/tim kampanye sebagai pantarlih itu, kata Nuryamah, merupakan satu dari empat temuan yang menjadi tren saat proses coklit data pemilih, yakni pantarlih yang tidak melakukan coklit secara langsung dengan jumlah pelanggaran 16 orang.
Kemudian pelanggaran prosedur pantarlih yang tidak memiliki SK sebanyak 97 orang, dan pantarlih yang melimpahkan tugasnya pada orang lain sebanyak dua pelanggar.
"Terhadap permasalahan tersebut, jajaran pengawas pemilu menyampaikan saran kepada KPU kabupaten/kota, PPK dan PS agar melakukan pembinaan terhadap pantarlih yang terbukti sebagai anggota/pengurus partai politik/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/pemilihan terakhir, selanjutnya memberikan pembinaan kepada pantarlih yang tidak melakukan coklit sesuai dengan prosedur," tuturnya.
Selanjutnya, berdasarkan data yang terhimpun dari 27 Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat, terdapat 416.990 Kepala Keluarga (KK) yang telah dilakukan Uji Petik oleh Pengawas Kelurahan/Desa Se-Jawa Barat.
Hasil temuannya yang pertama jumlah KK yang belum dicoklit tetapi sudah ditempel stiker sebanyak 44 KK, dan jumlah KK yang sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker sebanyak 1.045 KK.
"Terhadap permasalahan dalam pelaksanaan coklit tersebut, jajaran pengawas Pemilu menyampaikan saran perbaikan kepada kpu kabupaten/kota, ppk dan pps agar melakukan monitoring dan pembinaan kepada pantarlih agar tidak melakukan tindakan diluar prosedur dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih pada Pemilihan Serentak 2024," tutur dia.
Pilihan Editor: Jokowi Teken Keppres Pemecatan Hasyim Asy'ari dari KPU
