Kalyanamitra Sebut Kekerasan Berbasis Gender Berpotensi Meningkat di Pilkada 2024, Apa Sebabnya?

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, JakartaOrganisasi masyarakat sipil Kalyanamitra menilai kekerasan berbasis gender berpotensial meningkat dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 dibandingkan Pemilu 2024. Alasannya, persinggungan politik yang ada di daerah akan semakin kuat di masyarakat.

Koordinator Pengelolaan Pengetahuan Kalyanamitra, Lailatin Mubarokah, mengatakan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang dapat terjadi selama Pilkada 2024 meliputi dilarang atau dipaksa memilih kandidat tertentu, dieksploitasi untuk mendanai kampanye, hingga ujaran kebencian terhadap kandidat perempuan atau kelompok rentan dengan menganggap tidak kompeten.

“Ada yang sampai (mengancam) nanti bantuan sosialnya tidak dikasih, atau ada juga nanti beasiswa untuk anaknya akan dicabut, atau kehilangan pekerjaan,” ujarnya,” kata Lailatin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2024.

Dia juga berpendapat baik lingkungan sosial maupun partai politik dapat berperan melakukan kekerasan berbasis gender seperti melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap pemilih maupun penyelenggara pilkada untuk memanipulasi suara.

“Bila memang ditemukan kekerasan berbasis gender dalam pilkada yang dilaksanakan, ini juga perlu diangkat. Jadi isunya kemudian tidak hanya berhenti dan tidak tahu mau ke mana, tetapi kita bareng-bareng mengadvokasikan agar pemerintah memiliki mekanisme yang memang benar-benar dibuat khusus untuk pencegahan dan penanganan,” kata dia.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Lailatin menjelaskan pihaknya telah melakukan pemantauan mengenai kekerasan berbasis gender dalam Pemilu 2024. Hal itu untuk memperlihatkan dampak yang ada mengenai kekerasan berbasis gender atas pemilu sebelumnya bahwa dampaknya tidak hanya untuk korbannya, tetapi juga pada menurunnya partisipasi perempuan secara umum.

“Di mana partisipasi perempuan menurun dalam ruang-ruang pengambilan keputusan, maka juga kepentingan-kepentingan perempuan dan kelompok rentan dalam kebijakan ini juga akan luput,” ujarnya.

Pilihan editor: DPW Nasdem Usulkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Surya Paloh Belum Beri Keputusan

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


4 Hal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati: Tempat Hingga Waktunya

8 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
4 Hal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati: Tempat Hingga Waktunya

Rencana pertemuan Prabowo-Megawati mengemuka setelah penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.


Cerita Pramono Anung Jaga Dapur Megawati dan Jokowi

8 jam lalu

Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung (kiri) menunjukkan dokumen pakta integritas yang sudah ditandatangani dirinya dan Bang Doel di kawasan Jakarta Utara, Kamis, 26 September 2024. Pramono menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan segala persoalan di Kampung Bayam. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Cerita Pramono Anung Jaga Dapur Megawati dan Jokowi

Pramono Anung mengaku berpengalaman mendampingi Megawati dalam tiga kali pilpres. Begitu juga saat Jokowi maju ke pemilihan presiden.


Pengaduan di Pilkada 2024 Berpotensi Lebih Banyak dari Pemilu, Ini Antisipasi DKPP

9 jam lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memimpin sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan teradu ketua dan anggota KPU RI di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Persidangan yang beragendakan pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan pihak pengadu dan teradu ini terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pengaduan di Pilkada 2024 Berpotensi Lebih Banyak dari Pemilu, Ini Antisipasi DKPP

Ketua DKPP menuturkan para peserta Pilkada 2024 diperkirakan sudah berhubungan erat dengan penyelenggara dan pengawas pemilu.


Blusukan ke Rusun Tanah Tinggi, Pramono Anung Beli Dagangan Warga

10 jam lalu

Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung saat mendatangi Hunian Sementara warga Kampung Bayam di kawasan Jakarta Utara, Kamis, 26 September 2024. Pramono mengaku sudah teken surat kesepakatan atau pakta integritas dengan warga Kampung Susun Bayam (KSB) agar bisa kembali memiliki hunian layak. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Blusukan ke Rusun Tanah Tinggi, Pramono Anung Beli Dagangan Warga

Pramono Anung menyampaikan janji kampanye seputar sanitasi, air bersih hingga melanjutkan program-program gubernur sebelumnya yang dinyatakan layak.


Ridwan Kamil Ajak Pelajar Dialog di DPD Golkar, Beberapa Ada yang Masih Dibawah Umur

10 jam lalu

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil blusukan di jalan Pancoran Barat IX,Jakarta Selatan pada Kamis, 26 September 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Ridwan Kamil Ajak Pelajar Dialog di DPD Golkar, Beberapa Ada yang Masih Dibawah Umur

Ridwan Kamil mengajak salah satu pelajar untuk mencoba memimpin menyuarakan tagline Rido.


PDIP Sudah Ganti 7 Caleg Terpilih, Ada yang Mengundurkan Diri hingga Dipecat

10 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membacakan pengumuman nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Kepala Daerah yang diusung PDIP dalam Pilkada 2024 berasal dari 169 daerah dengan rincian 6 provinsi, 151 kabupaten, dan 12 kota. TEMPO/Ilham Balindra.
PDIP Sudah Ganti 7 Caleg Terpilih, Ada yang Mengundurkan Diri hingga Dipecat

KPU mengaminkan penggantian caleg PDIP melalui empat kali perubahan keputusan, sejak penetapan pertama.


Jubir Bilang Balai Kota Jadi Tempat Warga Berkeluh-Kesah Jika Pramono Anung Jadi Gubernur

11 jam lalu

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, menyambangi warga Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara pada Sabtu, 28 September 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Jubir Bilang Balai Kota Jadi Tempat Warga Berkeluh-Kesah Jika Pramono Anung Jadi Gubernur

Aldy mengatakan bahwa nantinya masyarakat dapat mendatangi Balai Kota untuk bertemu Pramono Anung.


Singgung Lagi soal 9 Naga, Pramono Anung: Seribu Dewa Pun Gue Enggak Takut

13 jam lalu

Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung saat mendatangi Hunian Sementara warga Kampung Bayam di kawasan Jakarta Utara, Kamis, 26 September 2024. Pramono mengaku sudah teken surat kesepakatan atau pakta integritas dengan warga Kampung Susun Bayam (KSB) agar bisa kembali memiliki hunian layak. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Singgung Lagi soal 9 Naga, Pramono Anung: Seribu Dewa Pun Gue Enggak Takut

Pramono Anung memastikan akan mengatasi permasalahan masyarakat Jakarta mulai dari bawah.


Pramono Anung Minta Warga Jakarta Tak Pilih Pemimpin yang Tebar Pesona di Pilkada

14 jam lalu

Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung saat mendatangi Hunian Sementara warga Kampung Bayam di kawasan Jakarta Utara, Kamis, 26 September 2024. Pramono mengaku sudah teken surat kesepakatan atau pakta integritas dengan warga Kampung Susun Bayam (KSB) agar bisa kembali memiliki hunian layak. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pramono Anung Minta Warga Jakarta Tak Pilih Pemimpin yang Tebar Pesona di Pilkada

Pramono Anung menyebut Jakarta harus dipimpin oleh seseorang yang mempunyai rekam jejak yang jelas dan bersih di pemerintahan.


Kasus Tuduhan Penggelembungan Suara Pemilu 2024, Tia Rahmania Batal Maju Jadi Anggota DPR dan Dipecat PDIP

21 jam lalu

Caleg terpilih PDIP Tia Rahmania yang diganti dengan Bonnie Triyana. Foto: Instagram @tiarahmania_bantenofficial
Kasus Tuduhan Penggelembungan Suara Pemilu 2024, Tia Rahmania Batal Maju Jadi Anggota DPR dan Dipecat PDIP

Kader Tia Rahmania dipecat PDIP karena terbukti melakukan penggelembungan suara. Pada SK KPU Nomor 1368, Tia Rahmania digantikan oleh Bonnie Triyana.