PAN Ingin Pilgub NTB 2024 Diikuti Hanya Dua Pasang Calon, Apa Alasannya?

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Muazzim Akbar. ANTARA
Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Muazzim Akbar. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional atau PAN menginginkan pemilihan gubernur Nusa Tenggara Barat atau Pilgub NTB pada 27 November mendatang diikuti hanya dua pasangan calon. Keinginan itu diungkapkan Ketua DPW PAN NTB, Muazzim Akbar, dalam keterangannya di Mataram pada Ahad, 23 Juni 2024.

"Tidak usah banyak pasangan calon. Kalau bisa, gubernur dan wakil gubernur ini cukup dua pasang saja biar head to head," ujar Muazzim.

Dia mengakui saat ini PAN bersama partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) seperti Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Partai Bulan Bintang (PBB) melalui ketua umum masing-masing sedang intensif menjalin komunikasi politik untuk menggalang koalisi besar di Pilkada NTB.

Bahkan, untuk memuluskan langkah tersebut, komunikasinya tidak hanya melibatkan parpol KIM, tetapi juga mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bergabung. "Insyaallah PKB juga akan bergabung dalam koalisi ini. Mudah-mudahan bisa," ujarnya.

Mengenai siapa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan didorong jika Pilkada NTB diikuti dua pasang calon, Muazzim menyebutkan ada dua, yakni Lalu Muhamad Iqbal di gerbong KIM melawan Sitti Rohmi Djalilah yang saat ini didorong PDIP, Perindo dan kemungkinan akan menggandeng Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Kalau terjadi dua pasang calon, maka yang nanti menang harus merangkul yang kalah, sehingga proses kepemimpinan bisa berjalan dengan baik," kata Muazzim.

Dia menuturkan PAN sudah memberikan rekomendasi kepada mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki yang kini menjabat sebagai Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhamad Iqbal sebagai bakal calon gubernur. Menurut Muazzim, Iqbal kemungkinan besar berpasangan dengan Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri yang akrab disapa Ummi Dinda.

Rekomendasi kepada Lalu Muhamad Iqbal lanjut Muazzim, hingga formulir B1 KWK. "Insyaallah untuk B1 KWK baru akan kita keluarkan di Agustus jelang pendaftaran," kata pria yang terpilih menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 2 Pulau Lombok ini.

Selanjutnya, PKB menyatakan posisinya sangat menentukan...

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bawaslu Perintahkan KPU Tetapkan Dua Kader PKB yang Dipecat sebagai Anggota DPR Terpilih

1 hari lalu

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja beserta anggota, Lolly Suhenty dan Totok Hariyono saat menjelaskan pemetaan TPS rawan dan strategi pencegahan jelang pemungutan suara Pemilu 2024 di Media Center Bawaslu RI, Minggu, 11 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Bawaslu Perintahkan KPU Tetapkan Dua Kader PKB yang Dipecat sebagai Anggota DPR Terpilih

Bawaslu memerintahkan KPU sebagai pihak terlapor untuk menyatakan dua kader PKB tersebut memenuhi syarat sebagai calon terpilih anggota DPR.


PDIP dan PKB Ganti Anggota DPR Terpilih

1 hari lalu

Partai politik menggunakan berbagai cara untuk mengganti calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2024-2029 terpilih. Bagaimana proses penggantian caleg terpilih tersebut?
PDIP dan PKB Ganti Anggota DPR Terpilih

Di PDIP, kerabat Megawati Soekarnoputri hendak diloloskan menjadi anggota DPR. Di PKB, lima anggota DPR terpilih diganti.


MPR Cabut 3 TAP MPR Soal Sukarno, Soeharto, dan Gus Dur, Bagaimana Bunyinya?

1 hari lalu

Presiden Sukarno dan Soeharto
MPR Cabut 3 TAP MPR Soal Sukarno, Soeharto, dan Gus Dur, Bagaimana Bunyinya?

MPR cabut 3 TAP MPR terkait putusan perundang-undangan terhadap 3 mantan Presiden RI yaitu Ir Sukarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).


Tak Jadi Anggota DPR RI 2024-2029, Cak Imin akan Berfokus Urus PKB

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok DPR/vel
Tak Jadi Anggota DPR RI 2024-2029, Cak Imin akan Berfokus Urus PKB

Cak Imin menuturkan mengurus PKB dan lembaga pendidikan akan memakan habis waktunya.


Reaksi Cak Imin atas Pencabutan TAP MPR Soal Pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Ahad, 25 Agustus 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Reaksi Cak Imin atas Pencabutan TAP MPR Soal Pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden

Cak Imin mengatakan permintaan pemulihan nama Gus Dur tak berhubungan dengan rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepadanya.


Soal Kursi Menteri, Cak Imin: PKB Tak Berharap, Tak Terlalu Penting Ada di Kabinet atau Tidak

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Ahad, 25 Agustus 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Soal Kursi Menteri, Cak Imin: PKB Tak Berharap, Tak Terlalu Penting Ada di Kabinet atau Tidak

Cak Imin mengaku tak mengincar kursi menteri di kabinet Prabowo. Dia mengatakan, PKB secara moral mendukung pemerintahan baru.


Cak Imin soal Rencana Tambah Komisi di DPR: Katanya karena Kementerian Nambah?

3 hari lalu

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengumumkan susunan kepengurusan dewan pengurus pusat (DPP) periode 2024-2029. Pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Tempo/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin soal Rencana Tambah Komisi di DPR: Katanya karena Kementerian Nambah?

Wakil Ketua DPR Cak Imin mengatakan, rencana penambahan komisi di DPR masih sampai di tahap lobi-lobi antarfraksi.


Politisi PKB Sebut Kesimpulan Pansus Haji Diperhalus Agar Tidak Melibatkan APH

3 hari lalu

Suasana rapat Pansus Hak Angket terkait ibadah Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024. Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani dipanggil sebagai saksi sebagai upaya membongkar dugaan pelanggaran undang-undang atas penyelenggaraan haji khusus pada musim haji 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politisi PKB Sebut Kesimpulan Pansus Haji Diperhalus Agar Tidak Melibatkan APH

Draft kesimpulan dan rekomendasi yang diambil Pansus Haji tidak menyebut secara gamblang telah terjadi dugaan pelanggaran.


Alasan Fraksi PKB Minta TAP MPR Soal Pemberhentian Gus Dur Dicabut

4 hari lalu

Ketua Fraksi PKB MPR RI Jazilul Fawaid. ANTARA/HO-MPR
Alasan Fraksi PKB Minta TAP MPR Soal Pemberhentian Gus Dur Dicabut

Fraksi PKB mengatakan surat penegasan soal tak berlakunya TAP MPR Nomor II/MPR/2001 diperlukan untuk memulihkan nama baik Gus Dur.


KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih PKB di Tengah Gugatan terhadap Cak Imin, Apa Alasannya?

5 hari lalu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (20/9/2024). ANTARA
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih PKB di Tengah Gugatan terhadap Cak Imin, Apa Alasannya?

Dua legislator terpilih PKB menggugat Cak Imin ke pengadilan karena menganggap dia bertindak semena-mena memecat dan mengganti mereka.