TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Denpasar meminta partai politik mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang merupakan figur menarik bagi masyarakat. Tujuannya, untuk meningkatkan partisipasi pemilih di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.
Ketua KPU Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggaraeni mengatakan penyelenggara dan peserta Pilkada Serentak 2024 turut membantu dalam menaikkan tingkat partisipasi pemilih.
“Kami meminta partai politik mengusung pasangan calon yang bisa menarik minat masyarakat dan figur yang cukup dikenal, sudah punya rekam jejak, visi misi, dan program kerja yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” kata dia di Denpasar, Ahad, 16 Juni 2024.
KPU Denpasar saat ini memiliki pekerjaan rumah berat dalam menaikkan kehadiran pemilik hak suara di tempat pemungutan suara (TPS), karena tren partisipasi dalam pemilihan wali kota atau Pilwali Denpasar cenderung menurun dalam dua periode terakhir.
Menurut catatan KPU setempat, pada Pemilihan wali kota atau Pilwali Denpasar 2015, tingkat partisipasi pemilih sebesar 56 persen. Persentase pemilih yang datang ke TPS turun menjadi 54 persen pada Pilwali 2020. Persentase kurang memuaskan juga terjadi di Pilkada Bali 2018 di Kota Denpasar dengan partisipasi pemilih 68 persen.
KPU RI memasang target Pilkada Serentak 2024 ini mampu mendatangkan 80 persen pemilih ke TPS, tetapi KPU Bali mematok target rasional setidaknya 75 persen. Target ini menjadi tantangan besar KPU Denpasar hingga hari pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang.
“Memang yang menjadi tantangan bagi kami setiap penyelenggaraan pilkada adalah tingkat partisipasi, khususnya pemilihan wali kota selalu di kisaran 50-60 persen tidak pernah lebih, sehingga untuk mencapai itu kami mohon kerja sama,” ujar Sekar.
Penyebab Partisipasi Pemilih Rendah
Bercermin dari Pilwali 2020, KPU Denpasar mencoba melakukan kajian terhadap kondisi saat itu, di mana mereka melihat ada tiga penyebab rendahnya partisipasi pemilih.
Pertama, situasi pandemi Covid-19 saat itu membuat kehadiran pemilih ke TPS rendah. Kedua, karena alasan pekerjaan di tengah situasi ekonomi terpuruk yang membuat masyarakat harus bekerja keras saat itu.
