Mengenal Warga Jaga Suara, Aplikasi Pemantau Pemungutan Suara Selain Kawal Pemilu

Editor

Nurhadi

image-gnews
Ilustrasi rekapitulasi/ penghitungan suara. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Ilustrasi rekapitulasi/ penghitungan suara. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - CEO PolMark Indonesia, Eep Saefullah Fatah, meluncurkan aplikasi pemantau pemungutan suara bernama Warga Jaga Suara pada Jumat, 9 Februari 2024. Kendati demikian, aplikasi Warga Jaga Suara sudah bisa diunduh melalui layanan Play Store sejak 25 Januari 2024. Saat ini aplikasi tersebut sudah diunduh mencapai 100 ribu pengguna pertama. 

Dilansir dari laman resminya, aplikasi Warga Jaga Suara adalah wadah partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kegiatan pemilihan umum. Dengan fitur-fitur seperti laporan suara, pelaporan pelanggaran, Saya Bersuara dan upload Foto C1 Plano PPWP, pengguna dapat melaporkan hasil suara di TPS dan melaporkan pelanggaran. Dengan ini, kualitas pemilu bisa dijaga oleh masyarakat secara langsung.

Meskipun bertujuan untuk menyelamatkan demokrasi dari upaya penyelewengan kekuasaan, aplikasi Warga Jaga Suara ini dipastikan tidak mewakili pasangan mana pun. Karena itu, aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh siapa pun, termasuk paslon 01, 02, dan 03, bahkan teman-teman yang selama ini mungkin tidak peduli dengan pemilu. 

"Ini aplikasi 06 yang bisa dimanfaatkan 01 plus 02 plus 03 dan 00, ditambah teman-teman yang selama ini tidak peduli dengan Pemilu," ujar Eep  

Aplikasi Warga Jaga Suara merupakan wujud respons terhadap kebutuhan akan pemantauan yang lebih intensif terhadap proses pemilu. Aplikasi ini mengajak dan melibatkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi proses pemungutan suara, perhitungan suara, serta segala proses lanjutan dalam pemilu.

Menurut dia, hasil Pemilu, C1, sampai dengan rinciannya yang sudah direkap merupakan data publik. "Ketika ada yang berusaha menutup itu, maka dengan menggunakan teknologi kita buka sebagai data publik," ujar dia.

Alasan membuat aplikasi Warga Jaga Suara berawal dari dari keresahan terhadap kondisi demokrasi. Peluncuran aplikasi ini juga sekaligus sebagai buntut dari indikasi kecurangan yakni nepotisme Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai ikut cawe-cawe kekuasaan dalam Pemilu 2024. 

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ada kegentingan yang memaksa yang membuat harus dilakukan sesuatu, terutama untuk membuka data yang sebetulnya data publik,” ujarnya Eep usai peluncuran aplikasi Warga Jaga Suara. 

Aplikasi Warga Jaga Suara juga telah menyebar di sepuluh wilayah sebaran relawan. Jaringan relawan yang kuat dan terorganisasi di seluruh Indonesia diharapkan bisa memaksimalkan partisipasi relawan di berbagai wilayah. Koordinasi relawan memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk memastikan bahwa upaya kolaboratif relawan dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Relawan Warga Jaga Suara terbagi di wilayah Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Selatan, DKI Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Luar Negeri. 

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Mengenal Kawalpemilu.org yang Kembali Hadir Pantau Perhitungan Suara Pilpres 2024

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Militer Korea Selatan Bakal Larang Penggunaan iPhone dan Apple Watch

1 hari lalu

Tentara Korea Selatan dan AS berfoto setelah latihan tembak bersama di lapangan pelatihan militer di Pocheon pada 14 Maret 2024 sebagai bagian dari latihan militer gabungan tahunan Freedom Shield antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. JUNG YEON-JE/Pool via REUTERS
Alasan Militer Korea Selatan Bakal Larang Penggunaan iPhone dan Apple Watch

Militer Korea Selatan melarang anggotanya menggunakan iPhone bahkan Apple Watch. Apa alasannya?


Polres Jayapura Tangkap Ceria yang Jual Sabu di Diaper MamyPoko

1 hari lalu

Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) menunjukkan alat bukti narkoba berupa sabu, narkotika, dan jenis obatan-obatan terlarang di gedung Mabes Polri, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Polres Jayapura Tangkap Ceria yang Jual Sabu di Diaper MamyPoko

Polisi menangkap perempuan berinisial SJ alias Ceria, 43 tahun, karena menjual narkotika jenis sabu.


Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

2 hari lalu

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia alias MAKI, Boyamin Saiman, menghadiri sidang praperadilan atas belum ditahannya bekas Ketua KPK, Firli Bahuri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Maret 2024. Dalam gugatannya, MAKI mendesak Polda Metro Jaya, Kapolri, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera menahan Firli. Alasannya, Firli telah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sejak 22 November 2023.  Tempo/ Adil Al Hasan
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: Wilga/vel
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.


Konflik TikTok dengan AS Makin Panas: ByteDance Mau Jual?

2 hari lalu

Logo TikTok terlihat di smartphone di depan logo ByteDance yang ditampilkan dalam ilustrasi yang diambil pada 27 November 2019. [REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo]
Konflik TikTok dengan AS Makin Panas: ByteDance Mau Jual?

Bagaimana nasib TikTok di AS pasca-konflik panas dan pengesahan RUU pemblokiran aplikasi muncul di sana?


Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

2 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.


Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

3 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.


Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

3 hari lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka pada hari peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska, 11 September. 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.


Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak

3 hari lalu

Ilustrasi anak main ponsel pintar. (Shutterstock.com)
Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak

Orang tua harus memiliki aturan yang jelas dan konsisten untuk mendisiplinkan penggunaan ponsel dan aplikasi pada anak.