Debat Capres Cawapres Sebut Bisa Pengaruhi Suara Swing Voters dan Undecided Voters, Benarkah?

image-gnews
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo , Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saling berjabat tangan usai debat perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo , Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saling berjabat tangan usai debat perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Debat capres cawapres Pemilu 2024 yang digelar lima kali sebelum pencoblosan dinilai akan mempengaruhi masyarakat yang belum menentukan pilihannya atau undecided voters yang menurut Litbang Kompas sangat tinggi jumlahnya.

“Besar atau sedikit, debat akan berpengaruh terhadap persepsi pemilih yang 28,7 persen itu,” kata Pakar Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin saat dihubungi, Selasa pagi, 12 Desember 2023. 

Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei mereka soal elektabilitas tiga calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Prabowo-Gibran mendapat tempat pertama dengan elektabilitas 39,3 persen. Pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar 16,7 persen dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di urutan buncit dengan elektabilitas 15,3 persen. Sementara itu, pemilih yang masih bimbang atau belum menentukan pilihannya (undecided voters) mencapai 28,7 persen.

Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan berpendapat bahwa debat kandidat capres cawapres bisa memengaruhi pertimbangan undecided voters pada pilihan dan saat pemungutan suara.

“Lazimnya undecided voters lebih rasional dan terdidik memutuskan menjelang akhir pemungutan suara,” kata Djayadi, dikutip dari Koran Tempo edisi 13 Desember 2023.

Debat perdana pada 12 Desember 2023, dianggap barulah permulaan dari lima debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Debat pertama masih pemanasan karena yang dibahas juga masih isu umum seperti Hak asasi manusia, hukum, dan demokrasi,” tambah Djayadi.

Djayadi mengklaim debat akan menentukan swing voters atau pemilih mengambang. Kelompok itu mencapai 20 persen dan tersebar di semua kandidat.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, peneliti dari Populi Center, Usep S. Ahyar memperkirakan debat terakhir akan menjadi debat krusial dalam mempengaruhi swing voters dan undecided voters. Hasil survei menunjukkan bahwa undecided voters mencapai 21,2 persen pada 28 November sampai 5 Desember 2023. Dari jumlah tersebut, setidaknya ada 3-7 persen pemilih yang menunggu akhir debat untuk memutuskan pilihannya.

Fenomena swing voters memang kerap muncul dalam setiap pemilu. Dilansir dari aptika.kominfo, angka swing voters mengalami kenaikan. Dimulai dari 7,3 persen pada Pemilu 1999, 15,9  persen pada Pemilu 2004, 28,3  persen pada Pemilu 2009, dan 29,1  persen pada Pemilu 2014.

Menurut Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan, swing voters didominasi pemilih generasi muda atau milenial yang banyak mengakses internet. “Generasi milenial harus pintar dan bijak dalam menanggapi suatu informasi yang beredar di internet. Era Digital dapat mempermudah pencarian informasi untuk referensi para swing voters, tetapi terlalu bisingnya dunia maya oleh konten negatif dapat membuat para swing voters jengah dan pada akhirnya golput,” jelasnya.

Sementara itu, angka golongan putih atau tidak memilih pada Pemilu 2019 berjumlah 34,75 juta atau sekitar 18,02 persen. Hal itu lebih sedikit dibandingkan Pemilu 2014 yang mencapai 58,61 juta orang atau 30,22 persen.

ANANDA BINTANG I  ADIL AL HASAN  I  IMAM HADI

Pilihan Editor: Catatan Bambang Widjojanto untuk Debat Capres cawapres Isu Pemberantasan Korupsi

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.


Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

2 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres


Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

2 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.