TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Nasional Kemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Jumhur Hidayat, menyatakan penting dunia internasional memantau Pemilu 2024 untuk mencegah abuse of power selama pemilihan.
"Kalau demokrasi itu semakin berkualitas kita tidak perlu membicarakan soal pemantauan. Karena semua orang sudah jujur, baik, dan beradab gitu, ya. Tidak memiliki niat curang," kata CO-Captain Timnas Anies-Muhaimin (Amin) dalam sambungan telepon, Senin sore, 20 November 2023.
Dia menyebut dugaan kecurangan itu sepertinya marak terjadi. Hal itu terjadi dengan menggunakan perangkat pemerintahan. Hal tersebut akan memperburuk demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi yang dianut akan semakin tidak berkualitas itu membuat orang semakin was-was.
"Semakin (demokrasi) tidak berkualitas, maka semakin membangunkan orang berjaga-jaga," ujar dia.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu mengatakan, fenomena penekanan yang muncul belakangan ini pun membuat demokrasi semakin tidak sehat. Kecenderungan itu kini semakin tampak. "Dan banyak bahan bukti bermunculan, kemudian terjadi perbincangan di mana-mana," tutur dia.
Menurut bekas aktivis itu, adanya ide pemantauan individu atau organisasi internasional dalam pemantauan proses pemilihan umum ini sangat penting dilakukan.
"Kalau itu bisa terjadi dan diizinkan aturan perundang-undangan, berlaku dalam konstitusi kita dan bisa terjadi, itu sangat bagus," ucapnya.
Jumhur mengatakan, pemantauan organisasi luar negeri akan sangat membantu jalannya pesta demokrasi, seperti pemilihan umum tersebut berjalan secara transparan dan terbuka. "Tidak ada-ada yang aneh-aneh. Tidak ada abuse of power di dalamnya," ucap Jumhur.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, mengatakan pemantauan demokrasi di Indonesia akan selalu menjadi pantauan pengamat, peneliti, dan organisasi, termasuk lembaga dari internasional.
"Saya kira tanpa diundang pun demokrasi electoal indonesia akan selalu jadi penting bagi setiap peneliti, termasuk peneliti luar negeri," ucap Fadli, melalui aplikasi perpesanan, Senin, 20 November 2023.
Pilihan Editor: Puan Bantah Ada Instruksi Khusus Ihwal Kritik Ganjar soal Penegakan Hukum era Jokowi
