Jimly Asshiddiqie Menilai DPD Belum Maksimalkan Kewenangannya

Reporter

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie saat ditemui usai menghadiri open house Oesman Sapta Odang di kediamannya di Jalan Karang Asem Utara Nomor 34, Kuningan, Jakarta Selatan. Dewi Nurita/Tempo.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai kerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) belum maksimal menggunakan kewenangannya. "Dari kewenangan yang ada sekarang ini belum banyak yang dimaksimalkan, misalnya hubungan dengan daerah," ujar Jimly, usai diskusi buku, di Gedung Pakarti, Jakarta, Kamis, 25/7.

Menurutnya, DPD sebagai pemegang lembaga terbesar pada forum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seharusnya bisa berfungsi efektif untuk mengevaluasi sistem konstitusi. “Penguatan lembaga lebih menantang, bekerja bukan karena kepentingan jangka pendek melainkan berfikir pentingnya memfungsikan lembaga,” kata Jimly yang juga terpilih sebagai anggota DPD dari DKI Jakarta pada Pemilu 2019 lalu.

Lebih lanjut Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menyebutkan DPD harus mempunyai hubungan yang harmonis dan bersinergi dengan pemerintah daerah agar fungsi DPD lebih maksimal. Bahkan, wacana DPD untuk menggodok draf Rancangan Perubahan Kelima UUD 1945 tidak akan terlaksana, jika DPD belum mengubah cara kerja dan pemanfaatan wewenangnya.

"Sampai sekarang seluruh daerah Indonesia 34 provinsi, rata-rata belum menganggap DPD ada gunanya. Artinya dengan kewenangan yang ada sekarang pun banyak bisa dikerjakan, tidak usah dulu perubahan kelima UUD," ujarnya pula.

Hasil penghitungan KPU di tingkat kabupaten/kota pada Pemilu 2019 lalu, sebanyak 136 wakil rakyat terpilih untuk menjadi anggota DPD RI periode 2019-2024. Sedangkan Jimly memperoleh 568.159 suara dan menempatkan pada peringkat pertama suara terbanyak pada pemilu anggota DPD dari DKI Jakarta.






Jimly Asshiddiqie Dukung Bahtiar Jadi Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan

25 hari lalu

Jimly Asshiddiqie Dukung Bahtiar Jadi Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan

Jimly Asshiddiqie menilai Dirjen Kemendagri Bahtiar cocok jadi Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan. Netral dan tak punya kepentingan politik.


Pilpres 2024, Parpol Dinilai Harus Pertimbangkan Adanya Capres Alternatif

29 hari lalu

Pilpres 2024, Parpol Dinilai Harus Pertimbangkan Adanya Capres Alternatif

Sejumlah pengamat politik menilai partai harus memperhatikan adanya capres alternatif pada Pilpres 2024.


Pancasila dan Empat Pilar

3 Juni 2022

Pancasila dan Empat Pilar

Buku Jimly Asshiddiqie tentang Pancasila sebagai identitas konstitusional bangsa sangat menarik dan berkualitas


Jimly Asshiddiqie: Pancasila Identitas Konstitusional Bangsa

3 Juni 2022

Jimly Asshiddiqie: Pancasila Identitas Konstitusional Bangsa

Konsep identitas konstitusional dijabarkan dalam buku yang ditulis ole Jimly.


Mahfud Md: Ahli Hukum Sering Terjebak Pandangan Politik Memihak

19 Mei 2022

Mahfud Md: Ahli Hukum Sering Terjebak Pandangan Politik Memihak

Mahfud Md meminta kepada para ahli hukum tata negara untuk tak terjebak pada pandangan politik yang memihak.


Jimly Asshiddiqie Dukung Sikap PDIP Tunda Amandemen UUD 1945 hingga 2024

18 Maret 2022

Jimly Asshiddiqie Dukung Sikap PDIP Tunda Amandemen UUD 1945 hingga 2024

Anggota DPDJimly Asshiddiqie mendukung sikap PDIP yang mengusulkan menghentikan rencana amandemen UUD 1945 hingga 2024.


Deretan Pakar Hukum Tata Negara Menolak Penundaan Pemilu 2024

28 Februari 2022

Deretan Pakar Hukum Tata Negara Menolak Penundaan Pemilu 2024

Usulan Pemilu 2024 diundur ini disuarakan ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Dianggap asal bunyi tanpa dasar konstitusi.


Jimly Asshiddiqie Yakin Jokowi Tidak Setuju Pemilu 2024 Ditunda

26 Februari 2022

Jimly Asshiddiqie Yakin Jokowi Tidak Setuju Pemilu 2024 Ditunda

Jimly Asshiddiqie yakin Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak ingin Pemilu 2024 ditunda.


Usulan Pemilu 2024 Diundur, Jimly Asshiddiqie: Cuma Asal Bunyi

26 Februari 2022

Usulan Pemilu 2024 Diundur, Jimly Asshiddiqie: Cuma Asal Bunyi

Jimly Asshiddiqie, mengkritik usulan sejumlah ketua umum partai untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.


Jimly Asshiddiqie Dukung DPRD DKI Bahas Revisi Perda: Awas Penyelundupan Pasal

2 Juni 2021

Jimly Asshiddiqie Dukung DPRD DKI Bahas Revisi Perda: Awas Penyelundupan Pasal

Jimly Asshiddiqie menyebut DPRD DKI berwenang menjalankan fungsi pengawasannya sehubungan dengan pembahasan revisi Perda.