Ada Gugatan Pilpres, TKN Jokowi - Ma'ruf Datangi MK Hari Ini

Reporter

Puluhan massa pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jalan Raya Abdul Muis, belakang Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, di hadapan pasukan Marinir TNI Angkatan Laut pada Sabtu dini hari, 25 Mei 2019, TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta -  Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin akan menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK) pada siang ini, Senin, 27 Mei 2019. "Kami akan konsultasi ke MK besok," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin, Arsul Sani lewat keterangan tertulis pada Ahad malam, 26 Mei 2019. Mereka akan berkonsultasi sehubungan dengan permohonan gugatan pilpres Prabowo - Sandiaga atas Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil pemilihan presiden.

Yang akan datang ke MK ialah Wakil Ketua TKN Arsul Sani, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan, Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TKN/mantan Komisioner KPU Juri Ardiantoro, dan Kordinator Urusan Penanganan Pelanggaran TKN/mantan Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak.

Baca juga: Yusril Puji Prabowo - Sandiaga Gugat Hasil ...

Arsul mengatakan hasil konsultasi akan dibicarakan dalam rapat. "Kami akan membicarakan hasil konsultasi dalam rapat untuk kemudian mengambil langkah mengajukan permohonan ke MK sebagai pihak terkait," ujar Arsul.

Kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres ke MK pada Jumat malam, 24 Mei 2019. Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga dipimpin oleh mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto.

Baca juga: Hadapi Yusril di Sidang Gugatan Pilpres, Ini Kata Denny Indrayana

Menanggapi gugatan pilpres dari kubu Prabowo itu, TKN Jokowi - Ma'ruf mempersiapkan tim hukum  dipimpin pakar hukum tata negara yang juga kuasa hukum calon presiden Jokowi, Yusril Ihza Mahendra.






Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

3 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

5 hari lalu

MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Menurut MK, norma Pasal 169 huruf N UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional pemohon.


Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

5 hari lalu

Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

Ketua MK Anwar Usman mengatakan tentang pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan saat ditanya soal pelantikan Guntur Hamzah di tengah kontroversi.


Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

5 hari lalu

Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

Presiden Jokowi akan melantik Guntur Hamzah untuk menggantikan Aswanto sebagai Hakim MK pagi ini.


Relawan Anies Baswedan Khawatir Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Berpotensi Konflik Kepentingan

25 hari lalu

Relawan Anies Baswedan Khawatir Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Berpotensi Konflik Kepentingan

Relawan Anies Baswedan menyebut putusan MK soal menteri tak perlu mundur saat jadi Capres 2024 akan menimbulkan konflik kepentingan.


Mk Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya

26 hari lalu

Mk Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya

MK akhirnya memutuskan menteri tak harus mundur saat jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Begini bunyi keputusannya.


MK Bolehkan Menteri Nyapres, Anggota DPR: Tidak Mengganggu Pekerjaan

27 hari lalu

MK Bolehkan Menteri Nyapres, Anggota DPR: Tidak Mengganggu Pekerjaan

Dasco menyambut baik putusan MK ini. Menurut dia, sebagai pembantu Presiden, Menteri selayaknya mengajukan izin sebelum melenggang dalam Pilpres 2024.


Putusan MK Menolak Judicial Review UU PSDN Dianggap Tidak Konsisten

27 hari lalu

Putusan MK Menolak Judicial Review UU PSDN Dianggap Tidak Konsisten

Kata Hussein, pernyataan MK bahwa UU PSDN telah mengakomodir prinsip penolakan atau Consentious Objection tak benar.


MK Tolak Uji Materi UU PSDN, Majelis Hakim: Komponen Cadangan Wujud Kesiapsiagaan Negara

28 hari lalu

MK Tolak Uji Materi UU PSDN, Majelis Hakim: Komponen Cadangan Wujud Kesiapsiagaan Negara

MK menolak permohonan provinsi uji materi UU PSDN untuk Pertahanan Negara yang meminta penundaan pelaksanaan rekrutmen Komponen Cadangan.


Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

53 hari lalu

Jokowi Buka Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia di Bali

Jokowi berharap Kongres Kelima Peradilan Konstitusi Dunia dapat menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman.