Pesantren-pesantren yang Menolak People Power Ajakan Kubu Prabowo

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Salahudin Uno (kanan) serta Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menikmati menu kuah beulangong (kari daging sapi) yang dimasak untuk merayakan tradisi meugang (hari pemotongan hewan) pertama di Posko BPN Prabowo-Sandi, Banda Aceh, Aceh, Jumat 3 Mei 2019. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

    Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Salahudin Uno (kanan) serta Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menikmati menu kuah beulangong (kari daging sapi) yang dimasak untuk merayakan tradisi meugang (hari pemotongan hewan) pertama di Posko BPN Prabowo-Sandi, Banda Aceh, Aceh, Jumat 3 Mei 2019. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pondok pesantren menolak seruan people power yang digagas kubu pendukung Prabowo - Sandiaga Uno. Sebagian besar dari mereka menolak seruan itu karena berpotensi memicu kegaduhan.

    Ide people power pertama kali disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais untuk menolak hasil pemilihan presiden yang dianggapnya curang. Belakangan Amien mengubah istilah people power menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat. Beberapa kalangan pesantren tak setuju dengan seruan people power itu. Berikut adalah pesantren-pesantren yang menolak:

    Baca juga: People Power Ditekan, Amien Rais: Kami Jangan Ditakut-takuti

    1. Tiga Pesantren di Indramayu

    Pesantren Raudlatut Tholibien, Pesantren Darul Ma'arif Kaplongan dan Pesantren Cadangpinggan menolak seruan itu. Pengurus Ponpes Raudlatut Tholibien Indramayu, Abdul Aziz menyayangkan gerakan itu karena bisa menimbulkan kegaduhan.

    "Kalau tidak menerima hasil keputusan Pemilu dan menggerakkan massa, maka artinya ada indikasi memecah belah keutuhan bangsa," kata Aziz menyampaikan alasannya pada Kamis, 16 Mei 2019. Dia mengimbau masyarakat tidak terpengaruh seruan people power. Menurut dia gerakan itu di luar koridor hukum.

    Pengasuh Ponpes Cadangpinggan Indramayu, Abdul Syakur Yasin mengajak semua pihak menahan diri, demi terjaganya persatuan dan kesatuan Indonesia. “Persatuan dan kesatuan terlalu mahal dikorbankan untuk ambisi pribadi.”

    1. Pesantren Sunan Kalijaga

    Pengasuh Pesantren Sunan Kalijaga, Beny Susanto, menyesalkan maklumat yang pernah disampaikan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang menuduh telah terjadi kecurangan masif, sistematis dan terstruktur pada pemilu 17 April lalu. Seruan itu dinilainya tidak patut dan semestinya ditolak. “Diabaikan saja karena bersifat provokatif dan fitnah yang berpotensi merusak kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Beny, Kamis, 2 Mei 2019.

    Ia mengajak semua pihak, baik pasangan calon, tim sukses, pimpinan parpol dan simpatisan agar tetap bersama menjaga kondusifitas, kebersamaan, persaudaraan dan persatuan nasional. Semua pihak diminta menjauhkan diri dari fitnah, hoaks, provokasi, dan ujaran kebencian yang bisa merusak harmoni dan kohesifitas seluruh warga dan bangsa.

    Baca juga: MUI Kabupaten Lebak dan Pandeglang Tolak People Power

    3 Pesantren Lainnya

    Pimpinan Pesantren Al Khaeriyah di Kampung Kareo Genggong, Desa Kareo, Kecamatan Kopo, Serang Suparta menganggap seruan itu sengaja dimunculkan elit politik untuk memecah belah bangsa. Dia mengajak masyarakat tidak mengikuti seruan itu.

    Pesantren Al Islah Dadapan Bondowoso yang sempat menyatakan dukungannya terhadap Prabowo menolak people power untuk menjaga ketentraman masyarakat.

    Ponpes Asnawiyyah Demak juga bersikap sama. Pengasuh ponpes, Cholilullah dalam video yang diunggah di Youtube meminta masyarakat Demak tidak terprovokasi ajakan people power ataupun Gerakan Kedaulatan Rakyat. Dia meminta masyarakat menghormati hasil pemilu.

    ROSSENO M. AJI | MUH SYAIFULLAH | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.