KPU Rilis Data Tambahan Caleg Eks Koruptor Usai Debat Capres

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merilis data tambahan calon anggota legislatif atau caleg eks koruptor yang mengikuti Pemilu 2019. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan akan mempublikasikan data ini pada pekan depan.

"Mudah-mudahan pekan depan, setelah debat capres," ujar Arief di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu, 13 Februari 2019.

Baca: Perludem Temukan Tambahan Data 14 Caleg Eks Koruptor

Menurut Arief, KPU masih akan berfokus dalam persiapan debat capres pada 17 Februari mendatang. Setelah itu, kata dia, KPU akan merilis daftar tambahan caleg eks koruptor ini. "Kami konsentrasi debat dulu. Kalau rilis caleg eks koruptor duluan debatnya tak konsentrasi."

Sebelumnya, KPU telah mempublikasikan daftar caleg mantan narapidana kasus korupsi pada Rabu, 30 Januari 2019. Saat itu, ada 49 caleg eks koruptor mengikuti Pemilu 2019.

Dari 49 caleg eks koruptor, 40 calon tercatat sebagai caleg di DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Adapun, 9 caleg lain terdaftar sebagai calon anggota DPD. Setidaknya ada 12 dari 16 partai peserta pemilu yang mencalonkan mantan terpidana kasus korupsi ini.

Baca: Mahasiswa Musi Banyuasin Tolak Pilih Caleg Eks Koruptor Lucianty

Komisioner KPU, Ilham Sahputra mengatakan lembaganya masih mengumpulkan dan memverifikasi data caleg eks koruptor. Caleg eks koruptor ini bertambah setelah ada data baru dari KPU Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. "Kami memastikan lagi datanya benar," ucapnya kemarin.

Ilham menuturkan akan ada sekitar belasan caleg eks koruptor baru dari data KPU. Daftar caleg eks koruptor ini, ucap dia, lebih banyak dari data lembaga Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang dirilis beberapa waktu lalu. "Kalau Perludem kemarin 14, mungkin kami lebih."

KPU, kata Ilham, tidak akan menempel informasi caleg eks koruptor di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut dia, KPU hanya sekedar mengumumkan caleg eks koruptor itu kepada publik tanpa menempelkan info di TPS. "Kami umumkan saja. Terserah pemilih yang menilai mau pilih atau tidak."