Pemerintah Siapkan Anggaran Pemilu Ulang  

Kamis, 21 Agustus 2014 20:21 WIB

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva (kiri) memimpin sidang putusan perselisihan hasil Pilpres di Gedung MK, Jakarta, 21 Agustus 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah telah menyiapkan skenario susulan jika ternyata hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk melakukan pemilihan ulang. "Kami harus siap dengan segala kemungkinan. Tidak ada istilah tidak bisa," ujarnya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis petang, 21 Agustus 2014. (Baca: Kubu Prabowo: Masih Cukup Waktu untuk Pemilu Lagi)

Munculnya skenario tersebut, ujar dia, merupakan konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah. Sebab, dalam alam demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. "Butuhnya berapa lagi, kami enggak tahu, tergantung keputusan MK," kata Askolani.

Askolasi menuturkan, berkaca dari pemilihan presiden pada putaran pertama yang menghabiskan dana sekitar Rp 15 triliun, ia menyatakan pemerintah siap menggelontorkan dana sesuai kebutuhan di lapangan. "Bukan berapa pun, tapi kita tahu hitungannya masuk," ujarnya. (Baca: 8 Manuver Prabowo Gugat Hasil Pemilu Presiden)

Meskipun demikian, Askolani menolak jika pemerintah dinilai telah melakukan pemborosan anggaran di tengah sulitnya meraih target pendapatan. "Enggak (boros), kita akan hemat-hemat dan hitungan hemat kita itu masuk. Demi demokrasi," ujarnya. (Baca: Ketua MK Ancam Pidanakan Saksi-saksi Palsu)

Seperti diketahui, pembacaan hasil putusan MK hingga petang ini masih dilakukan sembilan hakim konstitusi. Para hakim bakal memberikan keputusan ihwal sengketa pemilihan presiden-wakil presiden periode 2014-2019 tersebut.

Ada tiga skenario yang bisa dikeluarkan lembaga tertinggi konstitusi itu, yakni ditolaknya banding Prabowo berarti menang buat kubu calon presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua, dilakukan pemilihan ulang di beberapa tempat yang disinyalir telah terjadi kecurangan atau manipulasi suara. Opsi ketiga, semua gugatan Prabowo cs diterima yang berarti kemenangan buat pasangan presiden nomor urut pertama tersebut. (Baca: Tim Prabowo Yakin Menangi Sengketa Pilpres di MK)

JAYADI SUPRIADIN

Topik terhangat:

ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Candi Borobudur Disebut Jadi Target Teror ISIS

Berita terkait

Dilaporkan ke Kejaksaan Agung Atas Dugaan Penggelapan 9 Mobil Mewah, Ini Penjelasan Bea Cukai

14 jam lalu

Dilaporkan ke Kejaksaan Agung Atas Dugaan Penggelapan 9 Mobil Mewah, Ini Penjelasan Bea Cukai

Yustinus mengatakan, Dirjen Bea Cukai sudah menjelaskan masalah importasi 9 mobil mewah itu kepada kuasa hukum pengusaha Malaysia.

Baca Selengkapnya

BPDPKS dan Kementerian ESDM Bahas Energi Bersih Biodiesel B35

1 hari lalu

BPDPKS dan Kementerian ESDM Bahas Energi Bersih Biodiesel B35

BPDPKS Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM bahas energi Biodiesel B35 sebagai upaya peningkatan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

Ratusan Daerah Belum Salurkan Tunjangan Profesi Guru

2 hari lalu

Ratusan Daerah Belum Salurkan Tunjangan Profesi Guru

Hingga pekan kedua Mei 2024, hanya 26 pemerintah daerah yang menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) ke rekening para guru.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

3 hari lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

9 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

11 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

15 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

16 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

17 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

37 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya