Pihak termohon yang juga Komisioner KPU Ida Budhiati (kedua kiri), Komisioner KPU Sigit Pamungkas (kiri) bersama penasehat hukum saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 12 Agustus 2014. ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum, Adnan Buyung Nasution, mengimbau semua pihak yang terkait dengan perkara sengketa perselisihan hasil pemilu presiden menerima apa pun putusan Mahkamah Konstitusi.
"Semua pihak hendaknya menerima dengan ikhlas, jangan ada upaya menempuh cara lain lagi," ujar Adnan di gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis, 21 Agustus 2014. (Baca: Tak Kirim Massa, Buruh Yogyakarta Yakin Jokowi Menang)
Menurut Adnan, apabila putusan MK menolak gugatan tim Prabowo, pihak Joko Widodo akan diuntungkan. "Maka menjadi kewajiban moril Jokowi untuk membuktikan dia mampu menjalankan pemerintahan," kata Adnan.
Apabila tidak mampu, harapan Adnan, Jokowi mundur saja. Adnan tak ingin presiden Indonesia selanjutnya tidak mampu dan bimbang. "Seperti yang sebelumnya kita alami," ujar dia.
Lebih lanjut dia mengatakan proses beperkara di MK diharapkan dapat menjadi pendidikan demokrasi masyarakat sehingga dapat mengapresiasi dan menghargai putusannya. (Baca: Massa Prabowo ke MK, Rumah Polonia Sepi)
Pukul 14.00 WIB, MK menggelar sidang pembacaan putusan gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilu presiden 2014, Kamis, 21 Agustus 2014.
