Pusat Niaga Glodok Dijaga 300 Polisi  

Reporter

Kamis, 21 Agustus 2014 11:29 WIB

Anggota kepolisian berjaga-jaga di belakang kawat berduri di Bundaran Bank Indonesia, Jakarta, Kamis 21 Agustus 2014. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Sektor Tamansari Jakarta Barat Ajun Komisaris Besar Tri Suhartanto mengatakan pihaknya menurunkan 300 personel untuk menjaga pusat perbelanjaan elektronik di wilayah Glodok, Jakarta Barat. "Kami berjaga untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap ancaman kerusuhan di sekitar Mahkamah Konstitusi," ujar Tri di Lindeteves Trade Center (LTC) Glodok, Kamis, 21 Agustus 2014. (Baca: Jika Kalah, Massa Prabowo Ancam Masuk ke Gedung MK)

Jumlah aparat yang berjaga di sana tak hanya berasal dari Polsek Tamasari. Aparat yang bertugas yakni 100 personel Brimob serta 200 petugas Kepolisian Resor Jakarta Barat dan Polsek Tamansari. "Jumlah personel itu diatur sesuai dengan standar operasional prosedur kepolisian," ujar Tri. (Baca: Antisipasi Sidang MK, Polri Terapkan Siaga I)

Ada empat titik yang dijaga polisi, yaitu di sekitar wilayah Olimo di Mangga Besar, Jalan Asemka, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Hayam Wuruk. Menurut Tri, empat lokasi tersebut merupakan wilayah rawan kerusuhan karena merupakan pusat aktivitas perniagaan masyarakat. (Baca: Prajurit Pakai Peluru Tajam Akan Digantung)

Keamanan Pusat Elektronik TLC Glodok yang biasanya hanya dijaga petugas keamanan, misalnya, kini diawasi ketat oleh sejumlah aparat. Pengawasan empat wilayah itu akan dihentikan jika aksi massa di Jakarta Pusat telah rampung. "Kami menghentikan operasi jika telah memperoleh informasi kalau Jakarta Pusat telah aman," tutur Tri.

Berdasarkan pantauan Tempo, tak banyak aktivitas perdagangan di kawasan Glodok pagi tadi. Hingga kini, konsumen yang biasanya datang sejak pukul 08.00 WIB belum terlihat banyak.

PERSIANA GALIH


Berita Terpopuler
Istana: Tujuh Menteri Harus Mundur
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Yang Bikin Jupe Merinding dari Diego
Putusan MK, 100 Ribu Massa Pro-Prabowo Geruduk MK







Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

5 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

10 jam lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

10 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

13 jam lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

15 jam lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

16 jam lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

21 jam lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

1 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

1 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya