TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella mengaku sudah mempersiapkan diri untuk bekerja lebih ekstra jika Mahkamah Konstitusi memutuskan kemenangan KPU, yang otomatis menguatkan Joko Widodo alias Jokowi sebagai presiden terpilih. Sebab, Tim Transisi hanya punya waktu kurang-lebih dua bulan untuk mempersiapkan pemerintahan Joko Widodo.
“Kalau hakim memutuskan kemenangan, pekerjaan sudah menunggu,” kata Patrice Rio Capella saat dihubungi Tempo, Kamis, 21 Agustus 2014. (Baca: Apa pun Putusan MK, Gerindra Bakal Legawa)
Rio mengatakan siap membantu segala urusan Tim Transisi dari pemerintahan SBY menuju pemerintahan Joko Widodo. Tim Transisi yang dibentuk Joko Widodo mulai bekerja menyusun program nyata yang akan dijalankan oleh Jokowi setelah dilantik.
Pembagian tugas personel tim akan dipimpin oleh Rini Soemarno, bekas Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Politikus Partai NasDem, Akbar Faizal, akan membawahi kelompok kerja yang terkait dengan infrastruktur, energi, perumahan rakyat, dan layanan publik. (Baca: Tim Kuasa Hukum Prabowo Tak Bisa Tidur Semalaman)
Namun, jika keputusan Mahkamah Konstitusi memenangkan kubu Prabowo, maka akan dilakukan penelusuran dan pembicaraan terhadap putusan yang akan diumumkan hari ini, Kamis, 21 Agustus 2014. “Harus kami dalami alasan keputusan MK jika kubu Prabowo menang,” kata Rio. (Baca: Tim Prabowo Yakin Menangi Sengketa Pilpres di MK)
Jelang putusan MK, dia mengaku belum berkomunikasi dengan partai lain pendukung koalisi Jokowi. Rio juga mengaku belum tahu apakah akan merayakan kemenangan jika putusan MK berpihak pada kubu Jokowi.
“Saya belum ngobrol sama yang lain,” kata Rio. Ia hanya akan menonton keputusan sidang sengketa pilpres melalui televisi di rumahnya.
DEVY ERNIS
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Bandel, Ahok Punya Cara Jebak Uber App/Uber.com
Jokowi Ingin Makan Krupuk, Pengawal Melarang
Prabowo Minta Ibu-ibu Siapkan Dapur Umum
Berita terkait
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
2 hari lalu
Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.
Baca SelengkapnyaHamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
2 hari lalu
Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.
Baca SelengkapnyaReaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
2 hari lalu
Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?
Baca SelengkapnyaMK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
2 hari lalu
MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.
Baca SelengkapnyaRespons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
2 hari lalu
Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.
Baca SelengkapnyaPSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
2 hari lalu
Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.
Baca SelengkapnyaRevisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
3 hari lalu
Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
3 hari lalu
Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
3 hari lalu
Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
3 hari lalu
Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.
Baca Selengkapnya