Putusan MK, TNI Jaga Ketat Pusat Ekonomi  

Reporter

Kamis, 21 Agustus 2014 09:07 WIB

Chairul Tanjung. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan semua instalasi umum dan pusat ekonomi sudah dijaga ketat personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjelang pengumuman Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pemilihan presiden, siang ini, Kamis, 21 Agustus 2014. (Baca: Polri Antisipasi Massa dari Luar Jakarta)

"Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya pada Rabu malam, 20 Agustus 2014 kantornya. (Baca:Putusan MK, 100 Ribu Massa Pro-Prabowo Geruduk MK)

Menurut dia, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap potensi mobilisasi menjelang pengumuman calon orang nomor satu Indonesia itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia menambahkan, langsung memimpin rapat koordinasi dengan jajaran institusi keamanan di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan HAM.

Bukan hanya itu, untuk mengetahui perkembangan politik setelah pembacaan putusan MK, Presiden SBY sengaja mengulur kunjungan kerja ke Provinsi Papua. "Presiden ingin mengelola politiknya, takutnya ada keputusan MK yang harus direspon beliau,” kata CT, sapaan khas Chairul. (Baca: 8 Manuver Prabowo Gugat Hasil Pemilu Presiden)

CT menegaskan, dengan semua alternatif pengamanan, diharapkan mampu meredam massa jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Selain itu, ia berharap pergerakan massa siang ini tidak akan mengganggu jalannya roda perekonomian. "Semua ini sudah dibahas dan Presiden sudah siap alternatif satu, dua, tiga atau yang lainnya," kata dia.

Untuk menjaga agar kemanan tetap terjaga, CT mengimbau masyarakat dan pelaku ekonomi dalam negeri tetap tenang dan menahan diri menanggapi pembacaan keputusan MK. "Apa pun keputusan MK itu bersifat final dan mengikat," kata dia. (Baca: TNI Perbantukan 23 Ribu Personel ke Polri)

JAYADI SUPRIADIN




Terpopuler:
Prediksi Mantan Hakim MK Soal Gugatan Prabowo

Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?

Jokowi Ingin Makan Kerupuk, Pengawal Melarang

ISIS Rilis Video Pemenggalan Wartawan AS

Begini Perayaan ala Tim Prabowo jika Menang di MK

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

1 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

1 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

1 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

2 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

2 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

2 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

2 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

2 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya