Jelang Putusan MK, Gerindra Legawa

Reporter

Kamis, 21 Agustus 2014 07:29 WIB

Hakim konstitusi adakan rapat internal di gedung MK, Jakarta, 20 agustus 2014. Sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dilaksanakan pada Kamis, 21 Agustus. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Martin Hutabarat mengatakan partainya akan legawa dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, putusan MK merupakan putusan akhir dari proses demokrasi. “Seluruh kader akan menaatinya, meski memang kami masih merasa dicurangi,” ujar Martin saat dihubungi Tempo, Rabu malam 20 Agustus 2014. (Baca: Putusan MK, 100 Ribu Massa Pro-Prabowo Geruduk MK)

Mahkamah Konstitusi bakal menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum presiden hari ini. Martin berharap hakim konstitusi mengambil keputusan yang bijak dan adil. “Dengan memperhatikan bukti-bukti yang kami ajukan.” (Baca: Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?)

Soal pengerahan massa, Martin mengatakan Prabowo telah mengingatkan para kader untuk tidak melakukan kekerasan. Martin menganggap tindak kekerasan hanya mencoreng nama baik Gerindra dan demokrasi yang ada di Indonesia. (Baca: Jelang Putusan MK, Pintu Masuk Jakarta Diperketat)

Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dilayangkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pukul 14.00 WIB. Jelang putusan, hingga Rabu malam, 20 Agustus 2014, sembilan hakim konstitusi masih rapat permusyawaratan hakim di lantai 16 gedung Mahkamah. (Baca: Jelang Putusan MK, Polisi Berjaga Sejak Malam)

Hakim konstitusi, Patrialis Akbar, mengatakan rapat hakim bakal berlanjut Kamis pagi, 21 Agustus 2014. Kepaniteraan masih memiliki waktu untuk menyusun rancangan amar putusan hingga pembacaan putusan pada pukul 14.00 WIB. (Baca: Tiga Langkah Bagaimana Putusan MK Dibuat)

AMRI MAHBUB | REZA ADITYA




Berita Terkait:
Pegawai di Sekitar MK Antisipasi Putusan Hari Ini
Prediksi Mantan Hakim MK Soal Gugatan Prabowo
Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?

Berita terkait

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

2 jam lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

4 jam lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

6 jam lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

10 jam lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

21 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

23 jam lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

1 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya

Alasan MK Tiadakan Sidang Sengketa Pileg Hari Ini

1 hari lalu

Alasan MK Tiadakan Sidang Sengketa Pileg Hari Ini

Mahkamah Konstitusi atau MK tidak menggelar sidang sengketa pileg hari ini. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

1 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya