Antisipasi Sidang MK, 20 Ribu Polisi Jabar Siaga

Reporter

Editor

Dewi Rina Cahyani

Kamis, 21 Agustus 2014 07:27 WIB

Petugas kepolisian menelepon saat berjaga di depan gedung MK, Jakarta, 20 Agustus 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Bandung - Polda Jawa Barat mengerahkan sekitar 20 ribu polisi untuk mengantisipasi gangguan keamanan hari ini. Antisipasi dilakukan terkait pembacaan putusan gugatan sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2014. (Baca: Bekas Hakim MK: Ada Kekosongan Hukum di UU Pilpres)

Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengatakan sekitar 2.500 polisi yang berjaga akan ditempatkan di 20 kawasan pintu tol. Mereka akan berjaga menghadang aliran massa menuju Jakarta. "Antisispasi kontijensi dengan penyekatan di jalan tol ini sudah disiagakan sejak Senin (18 Agustus)," ujar Iriawan di kantornya, Rabu, 20 Agustus 2014. (Baca: MK Mulai Sidang Aturan Pemenang Pilpres)

Berdasarkan data Polda Jawa Barat, di 20 kawasan tol tersebut yang berada di wilayah Polres Kabupaten Bogor dijaga sebanyak 823 personel, Kota Bogor sekitar 595 personel, Karawang 513 personel, dan Purwakarta 580 personel.

Penyekatan dilakukan di di 17 jalur tol dan sekitarnya. Di Kabupaten Bogor, penyekatan di Tol Kranggan melibatkan 25 personel, Tol Gunung Putri (34 personel), Tol Citeureup (34), Tol Sentul Utara (46), Sentul Selatan (27), Tol Ciawi dan Simpang Gadog (60). Jembatan layang Cibinong sebanyak 20 personel dan Parung sebanyak 51 personel.

Penyekatan di Tol Bogor dan antara lain dilakukan di Tol Bogor Outer Ring Road melibatkan 60 personel, Tol Baranang Siang (60), Simpang Ciawi (60), Simpang Pomad (30). Di Purwakarta, penyekatan antara lain dilakukan di gerbang Tol Cikopo dengan melibatkan 80 personel, kawasan industri BIC (80), Tol Sadang (80), Tol Jatiluhur (80). Di Karawang, penyekatan di Tol Tanjung Pura, Cikampek, Karawang Timur, Karawang Barat. Penyekatan belum termasuk yang dilakukan di 10 kawasan tol di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi.

ERICK P. HARDI

Berita Terpopuler

Prediksi Mantan Hakim MK Soal Gugatan Prabowo
ISIS Rilis Video Pemenggalan Wartawan AS
Begini Perayaan ala Tim Prabowo jika Menang di MK
Jupe: Foto Diego Tak Patut Dicontoh
Sebut PAN Merapat, Jokowi Picu Perang Urat Syaraf
Istana: Tujuh Menteri Harus Mundur

Sengketa Pemilu 2014 MK

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

6 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

11 jam lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

11 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

13 jam lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

16 jam lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

17 jam lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

22 jam lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya