Isu Penculikan Ketua KPU, Polri Panggil Jurnalis  

Reporter

Senin, 18 Agustus 2014 16:06 WIB

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie. ANTARA FOTO/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri berencana memanggil sejumlah saksi dari media massa terkait dengan laporan ancaman penculikan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik. Mabes Polri akan berkoordinasi dengan para pimpinan redaksi media massa yang wartawannya dipanggil tersebut. (Baca: Siapa M. Taufik, Pengancam Ketua KPU)

"Penulis yang menjadikan itu berita, kan, tahu persis, ada rekaman atau tulisan di cetak dan online," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Senin, 18 Agustus 2014. (Baca: Mengapa Pendukung Prabowo Berani Mengancam)

Sebelumnya, Husni melaporkan Ketua Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik ke Bareskrim terkait dengan orasinya yang diduga berisikan ancaman di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Saat melapor, Husni membawa Koran Tempo edisi 9 Agustus 2014. Hanya selang tiga hari, Taufik balik mengadukan Husni ke Bareskrim. Menurut Taufik, dirinya tidak pernah mengatakan akan menculik Husni. Jadi, kata Taufik, Husni telah menyebarkan fitnah sehingga bisa dijerat dengan Pasal 311 KUHP.

Ronny mengatakan kepolisian masih mengumpulkan sejumlah alat bukti terkait dengan ancaman penculikan dan pencemaran nama baik. "Berharap ada bukti dari media. Mungkin kawan-kawan wartawan yang mendengar bisa beri kesaksian," kata Ronny.

Menurut Ronny, kepolisian juga akan meminta keterangan dari ahli bahasa dan pidana. Ahli bahasa dipanggil untuk mengetahui apakah kata yang digunakan Taufik mengandung unsur ancaman atau tidak. "Ahli pidana untuk memastikan apakah perbuatan melakukan pelanggaran sesuai dengan pidana. Kita lihat niatnya," ucap Ronny.

Namun Ronny tak bersedia membeberkan identitas para ahli yang dipanggil kepolisian. Menurut dia, identitas mereka akan terungkap jika kasus sudah dibahas dalam persidangan. "Dalam sidang dibuka secara transparan semuanya," kata Ronny.

SINGGIH SOARES



Terpopuler
Tolak Baiat ISIS, 700 Warga Sheitat Dipenggal
Prabowo: Kecurangan Pilpres Catatan Buruk Sejarah
Sidarto Danusubroto: Sejumlah Partai Merapat ke Jokowi
Jokowi: Subsidi RAPBN 2015 Terlalu Besar
Jadi Menteri, Abraham: Siapa yang Tangkap Presiden
Mengapa Pidato Kemerdekaan Jokowi Peduli Veteran?
Cara Kristiani Tangkal ISIS di Media Sosial







Advertising
Advertising

Berita terkait

Belajar Teknologi Drone, 10 Mahasiswa STIK Polri Kursus Singkat di Universitas Kepolisian Korea Selatan

8 jam lalu

Belajar Teknologi Drone, 10 Mahasiswa STIK Polri Kursus Singkat di Universitas Kepolisian Korea Selatan

Selain teknologi drone, mahasiswa STIK Polri juga mempelajari forensik untuk mencari barang bukti penyebab terjadinya pembunuhan.

Baca Selengkapnya

Polres Metro Bekasi Selidiki Kasus Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina

21 jam lalu

Polres Metro Bekasi Selidiki Kasus Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina

Polres Metro Bekasi menelusuri kasus dugaan penipuan beasiswa S3 ke Filipina yang diduga dilakukan oleh Bambang Tri Cahyono.

Baca Selengkapnya

Tim Gabungan Polri dan KKP Ungkap Penyelundupan 125.684 Benih Lobster Senilai Rp 25 Miliar di Jambi

1 hari lalu

Tim Gabungan Polri dan KKP Ungkap Penyelundupan 125.684 Benih Lobster Senilai Rp 25 Miliar di Jambi

Asumsi harga pasaran setiap benih lobster antara Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu.

Baca Selengkapnya

Banjir di Sumatera Barat Sebabkan Jalan Nasional Terputus, Masyarakat Diimbau Lewat Jalan Alternatif

1 hari lalu

Banjir di Sumatera Barat Sebabkan Jalan Nasional Terputus, Masyarakat Diimbau Lewat Jalan Alternatif

Bencana alam banjir bandang di Sumatera Barat menyebabkan sejumlah jalan nasional terputus. Masyarakat diminta lewat jalur alternatif.

Baca Selengkapnya

Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

1 hari lalu

Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz membantah tudingan KKB yang menyatakan pemerintah Indonesia menutup akses lembaga HAM ke Papua.

Baca Selengkapnya

Kepala Operasi Damai Cartenz Akui Ada Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB Sepanjang 2021-2023

2 hari lalu

Kepala Operasi Damai Cartenz Akui Ada Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB Sepanjang 2021-2023

Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani, mengakui banyak menangani kasus anggota TNI-Polri yang berjual-beli amunisi dengan TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Penting, Ini Nomor Darurat Bantuan Kecelakaan di Jalan

2 hari lalu

Penting, Ini Nomor Darurat Bantuan Kecelakaan di Jalan

Seperti halnya di AS yang punya layanan darurat 911, Pemerintah Indonesia juga punya nomor yang bisa dihubungi untuk mendapat bantuan saat kecelakaan.

Baca Selengkapnya

Polri Bakal Berlakukan Pemberitahuan Tilang Via WhatsApp, Kompolnas Akan Supervisi Kebijakan

4 hari lalu

Polri Bakal Berlakukan Pemberitahuan Tilang Via WhatsApp, Kompolnas Akan Supervisi Kebijakan

Kompolnas mengapresiasi berbagai inovasi baru yang dibuat Polri untuk pelayanan kepada masyarakat, seperti notifikasi tilang via pesan WhatsApp.

Baca Selengkapnya

Bakar SDN Inpres Pogapa Intan Jaya, TPNPB-OPM: Merdeka Dulu Baru Sekolah

5 hari lalu

Bakar SDN Inpres Pogapa Intan Jaya, TPNPB-OPM: Merdeka Dulu Baru Sekolah

Menurut jubir TPNPB-OPM, banyak sekolah di pedalaman Papua dijadikan sebagai pos militer TNI-Polri.

Baca Selengkapnya

Polri dan BSSN Diduga Impor Alat Sadap atau Spyware dari Israel, SAFENet Minta Transparansi

5 hari lalu

Polri dan BSSN Diduga Impor Alat Sadap atau Spyware dari Israel, SAFENet Minta Transparansi

SAFENet mengingatkan Polri dan BSSN untuk transparan dalam dugaan impor alat sadap atau spyware dari sejumlah perusahaan Israel.

Baca Selengkapnya