Eggy Sudjana KPU Melakukan Kecurangan Rekapitulasi
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiati, siap mengklarifikasi apa pun pertanyaan yang diajukan pada KPU jika nanti dibentuk panitia khusus pemilihan presiden di parlemen. "Ini adalah bentuk pertanggungjawaban KPU pada rakyat dan kami siap mengklarifikasi, baik itu lembaga hukum atau lembaga politik," ujar Ida seusai sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi, Senin, 18 Agustus 2014.
Ida menghormati dan menghargai jika lembaga perwakilan memanggil KPU. Menurut Ida, pembentukan pansus pilpres bukan dipandang sebagai suatu upaya memperlama proses sengketa. "Ini kan representasi dari rakyat, wakil rakyat memandang ada hal penting yang harus diklarifikasi," ujar dia. (Baca: Prabowo: Kecurangan Pilpres Catatan Buruk Sejarah)
Rencana pembentukan pansus pilpres bergulir setelah beberapa partai pengusung capres Prabowo Subianto mengusulkan kepada DPR untuk membentuk pansus pilpres 2014. Tujuannya, menyelidiki dan mengusut adanya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan dan proses pemilihan umum presiden.
Pansus ini akan berjalan setelah masa reses anggota DPR selesai. Juru bicara tim Prabowo-Hatta, Ade Rosiade, mengatakan pansus ini merupakan upaya yang diajukan oleh masyarakat, karena dalam pilpres ditemukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Kubu Prabowo-Hatta memohon MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 535/KPTS/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. MK juga diminta menyatakan perolehan suara yang benar adalah Prabowo-Hatta 67.139.153 dan Jokowi-JK 66.435.124, serta menetapkan pasangan nomor urut satu sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
