Sidang MK, Demo Pendukung Prabowo Sepi  

Reporter

Senin, 18 Agustus 2014 10:27 WIB

Penjagaan persidangan sengketa Pilpres 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta -Mahkamah Konstitusi (MK), Senin, 18 Agustus 2014, menggelar sidang lanjutan sengketa hasil pemilihan presiden yang dimulai pada pukul 10.00 WIB. Belum terlihat tanda-tanda kehadiran massa pendukung Prabowo-Hatta di sekitar gedung MK. (Baca: Prabowo: Kecurangan Pilpres Catatan Buruk Sejarah)

"Belum datang. Nanti ada sekitar seribu orang yang datang menuju ke sini," ujar Komandan Markas Komando Gardu Prabowo, Zulfan Hasibuan, yang memegang pengeras suara untuk berorasi di atas kendaraan di depan gedung MK, Senin, 18 Agustus 2014. (Baca: Massa Pro-Prabowo Ancam Bakar Kantor Metro TV)

Pantauan Tempo, belum ada massa pendukung Prabowo-Hatta yang memadati kawasan ring 3 atau depan MK di Jalan Medan Merdeka Barat hingga pukul 09.30. Arus lalu lintas masih terpantau lancar pada kedua arah, baik menuju kawasan Harmoni maupun menuju Jalan M.H. Thamrin. (Baca: Tim Jokowi Tuding Saksi Tim Prabowo Ngarang)

Hanya terdapat satu mobil untuk orator dan satu mobil pikap di depan MK, plus sekitar tujuh orang yang berada di depan MK. Mereka belum memulai orasi karena masih menunggu kedatangan massa lain.

Ribuan aparat kepolisian tampak bersiaga menempati area penjagaan, yakni Jalan Medan Merdeka Barat (ring 3), halaman MK (ring 2), dan di dalam gedung MK (ring 1).



NURIMAN JAYABUANA | DEWI SUCI


Berita Lainnya:


Hamdan Zoelva Tak Takut Pengerahan Massa Prabowo-Hatta
Fadel: Ical-Agung Laksono Akhirnya Bersepakat
Menebak Isi Hati Megawati di 17 Agustus
Prabowo: Kecurangan Pilpres Catatan Buruk Sejarah

Advertising
Advertising

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

10 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

16 jam lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

16 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

18 jam lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

21 jam lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

22 jam lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

1 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

1 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

1 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya