Novela Nawipa menjadi saksi dalam sidang sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden di Mahkamh Konstitusi, Jakarta, 12 Agustus 2014. metrotv
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva meminta kepada Kepala Kepolisian Resor Nabire, Papua, Ajun Komisaris Besar Tagor Hutapea melindungi saksi sengketa pemilihan umum presiden di MK yang berasal dari Nabire. Hamdan berharap sidang ini berjalan lancar sampai diputuskan pada 21 Agustus 2014.
"Harap saksi diberikan keamanan khusus di wilayah Nabire dan Dogiyai, Papua," kata Hamdan saat melakukan konferensi video di persidangan MK, Kamis, 14 Agustus 2014. Saksi yang dilindungi tak hanya dari kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, tetapi juga dari Komisi Pemilihan Umum dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Baca: Saksi Prabowo Mengaku ke MK Telah Diancam)
Sebelumnya, tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengaku saksi asal Papua mendapatkan ancaman. Mereka diancam setelah memberikan keterangan di MK. Ancaman melalui pesan singkat dan telepon. (Baca: Saksi Diancam, Tim Prabowo-Hatta Akan ke LPSK)
Menanggapi hal ini, Kepala Kepolisian Resor Nabire Tagor Hutapea merespons positif permintaan Hamdan. "Baik, akan kami amankan, Yang Mulia," kata Tagor melalui video saat memberikan keterangan di Mahkamah.
MK kembali menggelar sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilu presiden di ruang sidang pleno hari ini. Agenda sidang keenam ini adalah mendengarkan kesaksian dari pihak termohon, pemohon, dan terkait.
Kubu Prabowo-Hatta memohon MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 535/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014.
Mereka juga ingin MK menyatakan hasil penghitungan pemilu presiden yang benar adalah Prabowo-Hatta mendapat 67.139.153 suara dan Jokowi-JK meraup 66.435.124 suara, serta menetapkan Prabowo-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
