Novela Nawipa Berbisnis Emas Sejak 2009  

Reporter

Rabu, 13 Agustus 2014 12:51 WIB

Novela Nawipa menjadi saksi dalam sidang sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden di Mahkamh Konstitusi, Jakarta, 12 Agustus 2014. metrotv

TEMPO.CO, Jakarta - Novela Nawipa, saksi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengundang gelak tawa saat bersaksi di Mahkamah Konstitusi, Selasa kemarin, 12 Agustus 2014. Dengan suara lantang dan berapi-api, Novela menjawab pertanyaan para hakim konstitusi dan kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Baca:Saksi Kubu Prabowo dari Papua Kocok Perut)

"Pertahankan gaya seperti ini ya, jarang sekali ada yang begini di sini," kata Patrialis Akbar, salah satu hakim konstitusi setelah mendengar gaya bicara Novela.

Siapa Novela yang mengaku berasal dari Desa Awabutu, Kabupaten Painai, Provinsi Papua? Berdasarkan laman akun Facebooknya, perempuan yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Painai ini ternyata menjadi Direktur CV Iyobai di Timika sejak 2008 dan sudah menekuni bisnis emas dan tanah mulai 2009 lalu. Novela merupakan lulusan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. (Baca:Novela Saksi Prabowo Doakan Israel)

Novela juga menjadi calon legislator nomor urut satu untuk Kabupaten Painai dengan daerah pilihan I, Paniai Timur, Dumadama, Bibida dan Yatamo. Visinya, "Menyentuh dengan Hati, Membangun dengan Kasih" serta diiringi misi "Membangun Generasi Baru, Semangat Baru dan Harapan Baru Menuju Paniai Baru." Namun, dia gagal menduduki posisi legislator untuk periode 2014-2019. (Baca:Novela Saksi Kocak di MK Ternyata Caleg)

Novela mulai menjadi topik obrolan ketika menjadi saksi kubu Prabowo-Hatta. Perempuan ini menceritakan di kampungnya tak terjadi pemungutan suara. "Tak ada pemilu, tak ada bilik suara, tak ada petugas KPPS, tak ada tanda tangan formulir," ujar Novela berapi-api dengan cepat.

Ketika Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva bertanya, "Bagaimana keadaan kampung lainnya?" Novela dengan nada tinggi menjawab, "Saya tak mau bicara kampung lain, saya mau bicara kampung saya saja." Jawaban ini disambut gelak tawa hadirin di ruang siang pleno.

Anggota majelis hakim lainnya, Patrialis Akbar, ikut bertanya soal jarak antara TPS dan distrik tempat Novela tinggal. "Dekat, Yang Mulia, hanya 300 kilometer," ujar Novela yang lagi-lagi disambut tawa hadirin. "Tiga ratus kilometer dekat? Wah," ujar salah satu hadirin. Namun, kemudian Novela meralat pernyataannya, "Maaf, Yang Mulia maksud saya 300 meter jaraknya," ujar Novela.

SUNDARI


Terpopuler


Rini Soemarno Bicara soal Hubungan dengan Megawati
Penyebab Hilangnya Suara Jokowi-Kalla Belum Jelas
Lima Pemain MU Ditendang, Kagawa Aman
Benarkah Megawati Ikut Memilih Tim Transisi?
5 Hal Kontroversial tentang Syahrini
SBY, Orang Paling Tepat Bantu Transisi Jokowi





Advertising
Advertising

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

2 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

2 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

2 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

2 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

2 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

2 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

2 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

3 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya