TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo, menyatakan keputusannya memilih Letnan Jenderal (Purnawirawan) A.M. Hendropriyono sebagai penasihat tim transisinya tidak dipengaruhi pihak lain. "Keputusan ini melalui diskusi dengan tim. Kami kan memburu," kata Jokowi di Balai Kota, Senin, 11 Agustus 2014. (Baca juga: Benarkah Megawati Ikut Memilih Tim Transisi?)
Jokowi menjelaskan, Hendro dipilih karena latar belakang, pengalaman, dan rekam jejaknya di bidang intelijen dan keamanan. Penasihat tim transisi yang terpilih, kata dia, tak hanya memiliki kemampuan di bidang ekonomi dan politik. "Kalau sudah dipilih dalam tingkatan penasihat, artinya sudah punya pengalaman. Beliau kan memiliki pengalaman dalam bidang intelijen dan keamanan. Ada rekam jejaknya," katanya. (Baca juga : Hendropriyono Jadi Penasihat Tim Transisi Jokowi)
Jokowi mengaku sudah ada empat orang yang menjadi penasihat tim transisi. Keempat orang tersebut adalah Jenderal (Purnawirawan) Luhut Panjaitan, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hendropriyono, KH Hasyim Muzadi, dan Syafii Maarif. Ia mengatakan jumlah penasihat tim transisi masih bisa bertambah. (baca juga : Jokowi Angkat Hendropriyono sebagai Penasihat)
Masuknya nama Hendropriyono sebagai penasihat tim transisi sempat menimbulkan rumor tak sedap. Hendro disebut-sebut terlibat dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir.
Jokowi menyatakan tak mempermasalahkan latar belakang Hendropriyono. "Itu kan baru katanya. Diduga saja," kata Jokowi.
Senin pekan lalu, Jokowi mengumumkan pembentukan tim transisi yang terdiri atas Rini Soemarno sebagai ketua, Andi Widjajanto sebagai wakil ketua, Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris, serta Akbar Faizal dan Anies Baswedan sebagai deputi. (Baca juga : Rini Soemarno Bicara soal Hubungan dengan Megawati)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
10 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
