Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik (tengah) bersama Komisioner KPU, Ida Budhiati (kanan) dan Sigit Pamungkas (kiri) mengetuk palu usai menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) di Kantor KPU, Jakarta Pusat Selasa, 22 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum, Sigit Pamungkas, mengatakan pemilu presiden di Indonesia tidak bisa dikaitkan dengan peristiwa serupa di Korea Utara. Sebab, dunia internasional mengakui keberhasilan Indonesia menggelar pesta demokrasi itu pada 9 Juli lalu.
"Ini bukan pekerjaan mudah. Banyak negara yang gagal mengelola demokrasi elektoral," kata Sigit melalui pesan pendek, Rabu, 6 Agustus 2014. (Baca: Hakim MK 'Ajari' Kubu Prabowo Menulis Benar)
Menurut dia, adanya kekurangan dalam pelaksanaan pemilu tidak menandakan pemilu tersebut tidak demokratis. "Adanya dua kandidat dengan peluang menang yang sama menjadi penanda tersendiri bahwa pemilu Indonesia tidak dapat disamakan dengan Korut," ujar Sigit.
Pemilu presiden di Korea Utara, dia melanjutkan, hanya diikuti oleh kandidat tunggal dan pemilihannya lebih condong kepada referendum yang memuat pilihan setuju atau tidak setuju dengan calon tunggal itu. "Beliau mungkin keseleo saja dalam memberi perbandingan tadi," kata Sigit merujuk pernyataan yang dibuat Prabowo Subianto dalam sidang gugatan pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi hari ini.
Calon presiden yang diusung koalisi pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, menyebut Indonesia sebagai negara fasis dan otoriter. Sebabnya, di beberapa tempat pemungutan suara ia tak mendapat suara sama sekali.
Prabowo mengatakan di negara otoriter Korea Utara tidak ada kemenangan yang mencapai 100 persen. "Mereka bikin itu 98 persen. Ini namanya pemerkosaan hak-hak demokrasi," kata Prabowo. (Baca: 3.000 Pendukung Prabowo-Hatta Demo di Depan MK)
Namun Prabowo mengatakan akan menerima apa pun putusan MK asalkan pengambilannya dilaksanakan dengan benar. Ia juga mengimbau pendukungnya untuk sabar menanti putusan MK.
Prabowo-Hatta mengajukan gugatan agar MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 535/KPTS/KPU/2014 tentang penetapan rekapitulasi perolehan suara pemilihan presiden 2014 dan menyatakan keputusan itu tak mengikat.
Prabowo juga mengatakan perolehan suara yang benar adalah Prabowo-Hatta 67.139.153 dan Jokowi-Jusuf Kalla 66.435.124. Selain itu, dia juga meminta pemungutan suara ulang digelar di 42 ribu tempat pemungutan suara.
