3.000 Pendukung Prabowo-Hatta Demo di Depan MK

Reporter

Rabu, 6 Agustus 2014 12:03 WIB

Relawan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta mengibarkan sejumlah bendera partai saat menggelar aksi dukungan jelang sidang perdana gugatan Pilpres di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 6 Agustus 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 3.000 pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa
berkumpul dan berorasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi, yang sedang menggelar sidang perdana gugatan hasil pemilu presiden 2014.

Menurut salah seorang petugas pengamanan dari Polda Metro, Ipda Apip, massa merupakan simpatisan Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, dan partai pendukung lainnya. "Sudah berada di sana sejak pukul 07.00 WIB," kata Ipda Apip, Rabu, 6 Agustus 2014. (Baca: Massa Prabowo Marah Dilarang Masuk Ruang Sidang)

Pantauan Tempo, ribuan pendukung Prabowo-Hatta yang mayoritas mengenakan kemeja dan kaus putih mengikuti orasi dan menyuarakan yel-yel "Prabowo Presiden". Mereka juga menyerukan agar MK bersih dari intervensi. (Baca: 400 Advokat Prabowo Versus 200 Pengacara Jokowi)

Sidang perdana gugatan Prabowo ini menyebabkan jalan menuju Monas ditutup sejak dari bundaran Indosat. Bus Transjakarta pun tak berhenti di halte Monas. Namun jalur dari arah Harmoni menuju Sudirman masih bisa dilalui kendaraan.

Pasangan calon presiden nomor urut 1 tersebut datang pukul 09.15 WIB. Prabowo dan Hatta yang mengenakan kemeja putih dan peci hitam tak memberikan komentar saat memasuki ruang sidang. Sejumlah petinggi Koalisi Merah Putih ikut hadir, seperti Presiden PKS Anis Matta; Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie; politikus senior PAN, Amien Rais; politikus Partai Golkar, Fadel Muhammad dan Akbar Tandjung; serta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. (Baca: Prabowo Sebut Indonesia seperti Negara Fasis)

MUNAWWAROH



Berita Lainnya:
Ainun Najib: Next Project, Kawalpilkada.org
Ini Model Ukraina 'Kembaran' Angelina Jolie
Jelang Sidang di MK, KPU Dapat Penghargaan
Gerindra: Pansus Pilpres Setelah 15 Agustus
Warga Solo Hapus Mural Bergambar Bendera ISIS

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

2 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

2 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

2 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

2 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

2 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

2 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

2 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

3 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya