Selama Sidang, Polisi Kawal Hakim Konstitusi  

Reporter

Selasa, 5 Agustus 2014 16:12 WIB

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Polri memberikan pengamanan kepada para hakim Mahkamah Konstitusi menjelang sidang pemilihan presiden besok, Rabu, 6 Agustus 2014. Selain menjaga hakim, kepolisian juga memberikan penjagaan berlapis di kantor Mahkamah Konstitusi.

"Pengamanan hakim sudah dilakukan sebelum sidang dan hingga masa persidangan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Selasa, 5 Agustus 2014.

Boy mengatakan sistem pengamanan akan dilakukan dengan sistem penyekatan akses menuju kantor Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, personel kepolisian akan disebar di beberapa titik strategis menuju Mahkamah. "Sebanyak 22 ribu polisi akan dilibatkan," katanya. (Baca: MK Jamin Bukti Gugatan Prabowo Aman)

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang sengketa pilpres mulai 6 hingga 21 Agustus 2014. Sidang perdana akan dimulai besok. Pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dipastikan akan hadir di Mahkamah Konstitusi. "Beliau berdua akan hadir," ujar kuasa hukum Prabowo-Hatta, Habiburrahman, melalui BlackBerry Messenger. (Baca: Sidang Gugatan Pilpres Dihadiri Semua Anggota KPU)

Boy mengklaim polisi siap mengantisipasi massa pendukung capres yang diprediksi akan memenuhi Mahkamah Konstitusi. "Polisi akan mulai siaga dari pagi untuk menjaga Mahkamah Konstitusi," katanya.

AMOS SIMANUNGKALIT

Terpopuler
Tim Prabowo Minta Pemilihan Ulang di 33 Provinsi
12 Pria Disunat Paksa atas Permintaan Istri Mereka
Dirjen Pemasyarakatan Benarkan Foto Baiat Ba'asyir di LP
Progres 98 Bikin Rusuh di KPK
Foto dengan Bendera ISIS, Baasyir Akan Dihukum







Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

1 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

2 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

2 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

2 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

2 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

2 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

2 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

3 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya