Capres PDIP Joko Widodo (tengah) bersama personil Slank Kaka, Ridho, Abdee, Bimbim, Ivanka dan Bunda Ifet, usai lakukan silaturahmi, di Markas Slank, Gang Potlot, Jakarta Selatan (27/5). Dalam pertemuan tersebut personil Slank tawarkan 48 nama untuk jadi Menteri di Kabinet Jokowi jika jadi Presiden pada Pilpres 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 85 ribu orang sudah mengusulkan nama menteri dalam "Kabinet Alternatif Usulan Rakyat Joko Widodo-Jusuf Kalla" lewat situs Facebook hingga Kamis, 31 Juli 2014. Menurut akun Facebook Jokowi Center, hasil polling kabinet usulan rakyat itu akan diumumkan pada pertengahan Agustus mendatang.
Polling tersebut dibuka sejak pekan lalu. Dalam polling itu, masyarakat bisa memilih siapa saja tokoh yang dianggap cocok mengisi posisi menteri di kabinet Jokowi-Kalla. Jokowi menilai wajar bahwa ia meminta masukan masyarakat ihwal kandidat pengisi kabinetnya kelak. "Ini hanya masukan saja, wajar kan," katanya di Balai Kota pekan lalu. (Baca juga : NasDem Dukung Kabinet Jokowi Dirampingkan)
Polling tersebut menyertakan 34 pos kementerian. Dalam tiap pos, ada tiga nama menteri yang menjadi pilihan. Para pengguna situs Facebook yang ingin menyumbang usul bisa memilih salah satu nama atau menyertakan nama lain yang menjadi pilihan mereka. Nama-nama yang masuk daftar pilihan beragam, dari kalangan profesional hingga tokoh partai. (Baca juga : Ribka Tjiptaning Bantah Berpromosi Jadi Menkes. )
Sebagai contoh, di pos Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, terdapat tiga opsi, yakni Jenderal TNI Budiman, Jenderal TNI Dr Moeldoko, dan Jenderal TNI Purnawirawan Sutiyoso. Di pos Menteri Koordinator Perekonomian terdapat tiga alternatif, yaitu Chairul Tanjung, Prof Dr (HC) Dahlan Iskan, dan Gita Wirjawan. Di pos Menteri Keuangan, nama yang menjadi alternatif yaitu Hendrawan Supratikno, Raden Pardede, dan Agus Martowardojo.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
2 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
