Tim hukum Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 25 Juli 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Idrus Marham mengatakan koalisi pendukung Prabowo-Hatta lebih percaya tim hukum mereka ketimbang tuduhan bekas ketua tim pemenangan, Mahfud Md. "Pak Mahfud sudah selesai," ujar Idrus ketika dihubungi Tempo, Selasa, 29 Juli 2014. (Baca: Mahfud Md. Akui Lembaga Pro-Prabowo Tak Kredibel)
Idrus membantah pernyataan Mahfud, bahwa Prabowo telah dijerumuskan oleh orang-orang di sekitarnya. Menurut Idrus, tugas Mahfud telah selesai dan proses gugatan ke Mahkamah Konstitusi diserahkan kepada tim hukum. Dia mengklaim Koalisi Merah Putih memiliki tim hukum yang lebih kredibel. "Tim hukum itulah yang mengetahui fakta-fakta hukum dan mengajukannya ke MK." (Baca di sini: Mahfud Md Menilai Prabowo Telah Dijerumuskan)
Wakil ketua bidang penggalangan dan kampanye tim pemenangan Prabowo-Hatta itu mengklaim tim hukum memiliki data valid. Tim hukum, tutur Idrus, menemukan banyak fakta kecurangan dan menyusunnya dalam laporan ke MK. "Kalau tim mengatakan tidak layak, ya tidak diteruskan. Tapi ternyata layak, kami percaya fakta." (Baca: Gerindra Bantah Tudingan Mahfud soal Lembaga Survei)
Sebelumnya, Mahfud Md. menyatakan tim Prabowo-Hatta tak memiliki data valid. Dia juga menilai lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta tak kredibel. Menurut Mahfud, sejumlah orang di sekitar Prabowo "membisiki" calon presiden nomor urut 1 itu bahwa telah terjadi kecurangan masif yang dilakukan lawannya, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Para "pembisik" itu, ujar Mahfud, juga berulang kali menyatakan Prabowo tak perlu mengejar kemenangan, tapi perlu menunjukkan kecurangan dan meminta keadilan. Tim Prabowo telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 25 Juli 2014.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
