Ini Keuntungan Pilpres Pas Ramadan  

Reporter

Selasa, 29 Juli 2014 02:57 WIB

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidiqie mengatakan pemilu presiden yang diselenggarakan bertepatan dengan bulan Ramadan memberi keuntungan tersendiri. Persaingan pada pemilu presiden tahun ini, yang menghadirkan hanya dua kandidat, diyakini Jimly lebih "panas" dibanding pemilu sebelumnya.

"Syukur ada Ramadan, jadi kampanye hitam ini tak terlalu berpengaruh," ujar Jimly di depan kediaman Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Senin, 28 Juli 2014.

Menurut Jimly, Indonesia berbeda dengan Amerika, yang terbiasa hanya diikuti dua kandidat saja saat pemilu presiden. Sedangkan di Indonesia baru tahun ini pemilu presiden menampilkan dua kandidat. Pertarungan ini membuat publik terbelah begitu tajam.

Ia berharap momen Idul Fitri menjadi sarana mendamaikan publik dengan menyudahi fitnah dan kasak-kusuk. Ia mengajak semua pihak mengembangkan damai. Ia mengaku sedang turut memperjuangkan kedamaian di Indonesia seusai pemilu.

Ia, yang dititipi pesan untuk menenangkan keadaan oleh Megawati, mengaku sedang mengerjakan tugasnya. "Kami sedang mengerjakan tugas, sehingga konflik atas perburuan jabatan yang dilakukan dengan penuh emosi dapat segera usai," ujar Jimly. Ia berharap masyarakat Indonesia dapat kembali bersatu, apa pun keputusan Mahkamah Konstitusi nanti.

Mantan Ketua MK ini memprediksi kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sudah "adem", meskipun belum seratus persen. Namun ia mengaku tahu bahwa kubu Prabowo baru akan lega setelah MK mengeluarkan putusan terkait dengan gugatan yang mereka ajukan pada 25 Juli 2014. "Menunggu keputusan MK baru bisa seratus persen adem," tutur Jimly.

DINI PRAMITA





Terpopuler:
Jokowi Jatuh Cinta pada Iriana Karena `Ndeso`

Begini Jokowi dan Iriana Kencan di Waktu Luang

Cetak Gol Spektakuler, Ini Kata Pjanic

Lebaran, Jokowi Pesankan Menu Khusus untuk Ahok

NU Masih Pantau Hilal di Jakarta

Menteri Agama Ingin Samakan Definisi Hilal

Memalak Turis, Spiderman Ditangkap Polisi New York

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

1 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

2 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

2 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

2 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

2 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

2 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

2 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

3 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya