TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengapresiasi langkah Joko Widodo mengundang publik untuk memberi usulan susunan kabinet yang akan mengisi sejumlah jabatan menteri pada periode pemerintahan 2014-2019 nanti. "Makin banyak pilihan nama calon menteri, semakin baik. Enak untuk memilih yang terbaik," ujar Qodari melalui pesan singkat, Jumat, 25 Juli 2014.
Menurut Qodari, langkah ini akan memudahkan Jokowi dalam memilih orang yang tepat untuk posisi menteri. Dia menuturkan Jokowi bakal terhindar dari mekanisme pemanggilan satu per satu calon menteri. Mekanisme ini dilakukan pendahulu Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono, saat menyusun kabinet. (Baca: Mekanisme Pemilihan Kabinet Jokowi-Kalla)
Dengan menampung usulan publik, kata Qodari, Jokowi akan terhindar dari sejumlah polemik saat menunjuk nama-nama menteri. "Nama-nama yang diusulkan akan mendapatkan respons terbuka dari masyarakat sehingga terjadi audisi publik."
Adanya penilaian langsung dari masyarakat, menurut Qodari, akan memudahkan Jokowi dan pasangannya, Jusuf Kalla, memberi penilaian. Dengan begitu, Jokowi-Kalla diharapkan bisa langsung mengumumkan kabinet sehari setelah dilantik sebagai preside dan wakil presiden pada 20 Oktober nanti. "Pemerintahan langsung terbentuk dan segera bisa bekerja." (Baca: Jokowi Bertemu SBY Bahas Transisi Usai Lebaran)
Sebelumnya, Jokowi berujar, mekanisme pemilihan menteri dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla nanti akan terdiri atas beberapa tahapan. Ia menuturkan akan membentuk tim untuk menyeleksi kriteria personel yang akan dipilih masuk dalam kabinet. Nama yang dipilih tim selanjutnya akan dibahas bersama partai pendukung. Jokowi juga menyatakan membuka ruang bagi publik memberi masukan nama-nama menteri melalui media sosial seperti Facebook.
IRA GUSLINA SUFA
Terpopuler
Petisi Netizen Minta PKS Dikucilkan di Parlemen
Mekanisme Pemilihan Kabinet Jokowi-Kalla
Jokowi Bertemu SBY Bahas Transisi Usai Lebaran
Akhir Jabatan Jokowi, PNS Berebut Foto Bareng
Berita terkait
Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
1 menit lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
3 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
4 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
5 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
5 jam lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaJokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
10 jam lalu
Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
10 jam lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Baca SelengkapnyaBos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri
11 jam lalu
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.
Baca SelengkapnyaReaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas
11 jam lalu
Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.
Baca SelengkapnyaBahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
18 jam lalu
Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.
Baca Selengkapnya