TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun Jokowi belum dilantik sebagai Presiden RI, sejumlah pengamat mengatakan ada beberapa program kerja Jokowi yang perlu dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang akan dibacakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus nanti. "Sektor pangan dan energi paling penting," ujar Direktur Institute for Development of Economic and Finance Enny Sri Hartati, Kamis, 24 Juli 2014. (Baca: Kriteria Menteri Jokowi-Kalla)
Sektor pangan, menurut dia, menjadi penting karena merupakan lambang kedaulatan Indonesia. Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia Arif Satria mengamini ucapan Enny. Menurut dia, program Jokowi yang akan memperbaiki infrastruktur di bidang pertanian dan menambah varietas unggul juga harus dibuat saat ini agar tahun depan langsung terlaksana. "Jika dibuat tahun depan, maka program tersebut baru bisa terealisasi 2016," ujar Arif. (Baca: JK Anggap Pansus Pilpres untuk Pemerintahan SBY)
Arif menilai masalah pertanian sangat penting karena saat ini lebih dari 50 persen saluran irigasi rusak. Lahan-lahan juga sudah banyak yang rusak akibat pembakaran liar. Untuk itu, program lain, seperti penambahan 9 juta lahan harus dilakukan secepatnya.
Sedangkan di bidang energi, program pengurangan subsidi bahan bakar minyak akan membuat APBN kembali sehat. Kebijakan subsidi BBM, menurut Enny, sangat tidak pro-rakyat. Sebab, jika diamati lebih jauh, kebijakan tersebut hanya menguntungkan golongan atas. "Boleh-boleh saja subsidi ke sektor energi, tapi lebih ke energi yang kita produksi sendiri, seperti pengoptimalan gas, listrik atau energi terbarukan, bukan untuk energi yang diimpor," tuturnya.
Subsidi BBM yang memakan lebih dari Rp 300 triliun membuat gerak pendanaan anggaran di sektor lain menjadi terhambat. Jika tidak ada langkah cepat dan berani, maka APBN akan semakin terbebani. Akibatnya, neraca perdagangan Indonesia akan kembali defisit.
Presiden Ikatan Ahli Geologi Indonesia Rovicky Dwi Putrohari juga menanggapi rencana mengurangi subsidi bahan bakar. "Menghilangkan subsidi bukan hal yang tepat, tapi mengalokasikan hal tersebut dengan cara yang tepat dan mencari titik keborosan penggunaan BBM lebih baik," ucapnya.
Rovicky menyarankan dana subsidi bahan bakar tersebut lebih tepat dialokasikan di bidang transportasi, seperti pemanfaatan moda transportasi umum. Pembangunan MRT, menurut dia, memang bisa menghemat konsumsi BBM. Sayangnya, pembangunan tersebut menghabiskan waktu lima tahun. Sehingga untuk jangka pendek, pengefektifan penggunaan busway bisa menghemat penggunaan energi dan menghemat anggaran negara.
AYU WANDARI
Topik terhangat:
MH17 | Pemilu 2014 | Ramadan 2014 | Tragedi JIS | Hasil Pilpres 2014
Berita terpopuler lainnya:|
Calon Menteri Kabinet Jokowi-JK Mulai Beredar
Hacker Cina Manipulasi Suara Golput di Pilpres?
Pemain Voli Ini Lebih Pantas Jadi Model
Berita terkait
Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi
19 menit lalu
Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat
2 jam lalu
Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu
Baca SelengkapnyaPria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana
3 jam lalu
Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.
Baca SelengkapnyaMusa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024
3 jam lalu
Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.
Baca SelengkapnyaBerita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen
3 jam lalu
Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?
4 jam lalu
Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?
Baca SelengkapnyaRelawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?
5 jam lalu
Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?
Baca SelengkapnyaApa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?
5 jam lalu
Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?
Baca SelengkapnyaAgar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang
5 jam lalu
Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaTidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai
5 jam lalu
Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.
Baca Selengkapnya