Jokowi Bawa 500 Pengacara Lawan Prabowo di MK

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 24 Juli 2014 21:02 WIB

Aktivis memainkan Barongsai saat aksi damai membawa pesan TRI TURA (Tiga Tuntutan Rakyak) di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, (21/01). Mereka menuntut agar pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam waktu yang bersamaan. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Hukum Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan, menyatakan telah menyiapkan sekitar 500 pengacara untuk menyanggah gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi. Mereka telah dilengkapi bukti pembelaan baik dokumen maupun saksi-saksi. "Segala dokumen dan saksi sudah siap dibawa ke MK," kata Trimedya saat dihubungi Kamis, 24 Juli 2014.

Trimedya meyakini dokumen pembelaan maupun saksi-saksi itu akan sangat membantu Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat untuk mementahkan tuduhan tim Prabowo-Hatta. Sebab dia mengklaim alat bukti tersebut sudah menjawab segala kecurigaan yang diungkapkan Prabowo-Hatta."Ada bukti untuk di Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah lainnya," katanya. (Baca: Tim Hukum Merah Putih Lengkapi Data Gugat ke MK)

Prabowo Subianto menyatakan tidak menerima hasil pemilu karena menuding terjadi kecurangan yang cukup masif. Dia, melalui tim hukumnya, lantas berencana menggugat Komisi Pemilihan Umum. Diperkirakan sekitar 2000 pengacara digunakan untuk gugatan tersebut.

Trimedya yang juga anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan tidak khawatir akan ada kejutan yang diungkapkan tim Prabowo-Hatta di Mahkamah. Hal itu karena Trimedya tak menemukan keberatan yang cukup banyak dari saksi calon presiden dan calon wakil presiden nomor satu itu di tempat pemungutan suara. "Keberatan tidak sampai 10 persen di seluruh TPS," ucap dia. (Baca: Hatta Sambangi Kantor DPP PKS Soal Gugatan MK)

Oleh karena itu dia yakin tim Prabowo-Hatta akan kalah. Keyakinan itu juga tak lepas dari jumlah selisih suara yang cukup besar antara dua pasang calon presiden itu. "Menggugat 500 ribu suara saja buktinya bisa lima kontainer. Apalagi menggugat 8,4 juta suara," katanya, "Bagi saya, mereka hanya menunda kekalahan."

Trimedya menambahkan tim hukumnya juga tidak hanya akan menyanggah dengan pembelaan, tetapi juga menunjukkan bukti dugaan kecurangan yang ditemukan timnya di sejumlah daerah. "Intinya asumsi harus didasari bukti bukan ilusi," ujar dia.

TRI SUHARMAN

Berita Terpopuler

Pakar TI: Tidak Ada Hacker yang Gelembungkan Suara
Calon Menteri Kabinet Jokowi-JK Mulai Beredar
Ahok Ngamuk Saat Sidak Uji Kir Bersama KPK
Hacker Cina Manipulasi Suara Golput di Pilpres?
ISIS Usir Orang Kristen dengan Cara Ini

Berita terkait

Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Jokowi dan Elon Musk Bakal Resmikan Starlink di Bali

23 menit lalu

Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Jokowi dan Elon Musk Bakal Resmikan Starlink di Bali

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebut layanan Starlink akan diresmikan Jokowi bersama Elon Musk di Bali

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

1 jam lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

1 jam lalu

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Konawe, Kunjungan Jokowi, Bendungan, hingga Banjir

2 jam lalu

5 Hal tentang Konawe, Kunjungan Jokowi, Bendungan, hingga Banjir

Jokowi meresmikan Bendungan Ameroro di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe

Baca Selengkapnya

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

8 jam lalu

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

9 jam lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

10 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

11 jam lalu

Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.

Baca Selengkapnya

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

11 jam lalu

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.

Baca Selengkapnya

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

11 jam lalu

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024

Baca Selengkapnya