Bawaslu Anggap Tuduhan Tak Netral Keliru

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 22 Juli 2014 20:00 WIB

Puluhan artis dan seniman nasional yang tergabung dalam Suara Masyarakat Untuk Pilpres Jujur akan menyerahkan petisi Lawan Pilpres Curang, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa 8 Juli 2014. Petisi dari para artis, musisi dan seniman nasional tersebut berisikan surat terbuka yang diberikan kepada KPU, Bawaslu dan Presiden RI untuk menyelenggarakan pemilihan presiden secara jujur, adil, tanpa intimidasi dan kecurangan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak, mengatakan tudingan yang layangkan kubu calon presiden dari poros Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, mengada-ada. Nelson menampik tudingan pemilihan presiden kali ini tertutup dan sarat kecurangan.

"Semua mata bisa melihat secara terbuka mulai dari proses pemungutan di TPS hingga rekapitulasi nasional," kata Nelson di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa, 22 Juli 2014. "Tak ada sedikit pun yang penyelenggara pemilu sembunyikan." (Baca: Prabowo Pertanyakan Alasan KPU Abaikan Bawaslu)

Untuk rekomendasi pemungutan suara ulang di 5.802 TPS, Bawaslu DKI bahkan mengatakan tak pernah mengeluarkan itu. "Saya klarifikasi, tak pernah kami merekomendasikan KPU DKI agar gelar pemungutan ulang di lima ribu lebih TPS," kata Ketua Bawaslu DKI Minah Susanti. Bawaslu DKI hanya merekomendasikan pemungutan suara ulang di 13 TPS karena memang terbukti ada kecurangan. "Selain 13 TPS, kami tak keluarkan rekomendasi," kata Minah.

Nelson juga menampik adanya intervensi asing dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut dia, tak ada pengaruh dan bantuan apa pun dari asing dalam perhelatan pemilihan presiden 2014 ini. "Justru tim Prabowo-lah yang memakai jasa asing sebagai konsultan politiknya," kata dia.

Kabar adanya permainan dari penyelenggara pemilu dalam pilpres juga dibantahnya. "Mana? Kasih nama siapa penyelenggara yang ikut main," kata dia. Ketua Bawaslu Muhammad bahkan berani bersumpah bahwa tuduhan Prabowo itu tak berlandaskan alasan dan bukti yang kuat. "Demi Allah. Tak ada niat dari penyelenggara pemilu berpihak kepada salah satu kandidat," kata dia. (Baca: Saksi dan Bawaslu Persoalkan DPKTb ke KPU)

Tudingan Prabowo yang menyebut KPU dan Bawaslu sengaja mengarahkan bekas Komandan Jenderal Kopassus itu ke Mahkamah juga tak beralasan. "Salah Prabowo itu memahami," kata Nelson. Maksudnya, kalau memang meragukan hasil penghitungan dan rekapitulasi KPU, Prabowo dipersilakan menggugat melalui mekanisme hukum. "Hanya lewat Mahkamah Konstitusi. Tak ada yang lain," kata dia.

Sebelumnya, tim saksi dari Prabowo-Hatta akhirnya keluar dari rapat pleno pembahasan rekapitulasi nasional di KPU. Juru bicara saksi Prabowo-Hatta, Rambe Kamarul Zaman, mengatakan musabab keluar timnya adalah lantaran adanya kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis.

"Kami menolak pelaksanaan pemilihan presiden 2014 yang cacat ini," kata Rambe di kantor KPU, Selasa, 22 Juli 2014. "Kami juga menarik diri dari proses yang sedang berlangsung ini." (Baca: Prabowo Pertanyakan Alasan KPU Abaikan Bawaslu)

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Berita terpopuler
SBY Berhentikan Kepala Staf TNI AD
Berita Potong Kelamin, Ahmad Dhani ke Dewan Pers
Saran Ahok Buat Jokowi Usai Pengumuman Pilpres
Umat Kristen Irak Diminta Pindah Agama
Begini Kantor Jokowi Sebelum Pengumuman Pilpres

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

7 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

9 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya