Calon Presiden nomor urut dua, Joko Widodo membeli aneka kemeja kotak-kotak ketika mengunjungi pusat perbelanjaan ITC Depok, 4 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla, mengimbau para pendukungnya untuk tidak turun ke jalan jelang penetapan hasil pemilu presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Juru bicara kubu Jokowi-Kalla, Abdul Kadir Karding, mengatakan larangan untuk turun ke jalan untuk menjaga situasi agar kondusif.
"Seluruh unsur pendukung partai dan relawan harus menghargai apa yang disampaikan Jokowi. Tidak boleh ada pendukung yang turun ke jalan melakukan kegiatan berkelompok atau melakukan aksi yang dapat mengganggu proses di Komisi Pemilihan Umum dan keamanan," katanya ketika dihubungi di Jakarta, Ahad, 20 Juli 2014. (Baca: Jokowi Menang, Tim Sukses: Lusa Tinggal Resminya)
Karding menambahkan, selain dilarang turun ke jalan, para pendukung juga diimbau untuk tidak menggunakan atribut yang mencirikan pendukung Jokowi-Kalla, misalnya kemeja kotak-kotak. "Kami imbau untuk tidak menggunakan identitas yang mencirikan pendukung Jokowi, baik kotak-kotak atau bentuk-bentuk lain yang menjadi simbol," katanya. (Baca: Jokowi Siapkan Islah Usai Penetapan Hasil Pilpres)
Menurut Karding, imbauan tersebut bertujuan untuk menghargai KPU yang tengah melakukan proses penghitungan. Kubu Jokowi-Kalla, kata dia, berkomitmen penuh untuk mendukung proses penghitungan oleh KPU agar berjalan dalam situasi yang damai dan kondusif.
Setelah penetapan hasil pemilu presiden, para pendukung, baik relawan atau kader partai juga diimbau untuk tidak turun ke jalan jika Jokowo dinyatakan menang. Kata Karding, bentuk perayaan dianjurkan tidak berlebihan, misalnya berupa istigasah atau doa perayaan syukur. "Tidak perlu ada pesta pora. Sebaiknya tidak usah turun ke jalan. Jangan memancing dan mudah terprovokasi," katanya. (Baca: Jokowi Minta Tidak Ada Syukuran Berlebihan)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
1 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
