Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadarma Ali, dan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto dalam pembacaan deklarasi dukungan di kantor DPP PPP (16/5). TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Barlianta Harahap mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi partainya untuk bertahan pada Koalisi Merah Putih, pengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Apalagi harus ikut koalisi permanen yang dibangun oleh calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu itu. "Keputusan itu ilegal," kata Barlianta saat dihubungi Tempo, Jumat, 18 Juli 2014.
Enam partai politik pengusung pasangan Prabowo-Hatta memformalkan koalisi mereka di parlemen periode 2014-2019 pada Senin, 14 Juli 2014. Enam partai pendukung Koalisi Merah Putih di parlemen tersebut adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PAN), Partai Golkar, dan Partai Demokrat. (Baca: Amir Tak Bantah Demokrat Merapat ke Jokowi)
Barlianta menjelaskan keputusan meneken koalisi permanen tidak didahului rapat internal sesuai konstitusi partai. Dengan demikian, dia menilai wajar bila keputusan itu diabaikan oleh kader. "Sudah saatnya PPP kembali pada hasil musyawarah kerja nasional di Bandung yang mengusung Jokowi-Jusuf Kalla," ujarnya.
Barlianta menilai partainya goyah lantaran sudah ditelikung sejak awal oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali. Keputusan partai yang mengamanatkan tujuh calon presiden, di antaranya Jokowi-JK, diabaikan oleh mantan Menteri Agama itu. "Tiba-tiba dia (Suryadharma) menghadiri kampanye Prabowo. Sekarang berulah lagi bikin koalisi permanen," ucap Barlianta.
Barlianta yakin kader PPP tak akan tutup mata terhadap sikap pimpinan partainya sekarang. Para kader PPP akan bereaksi dan meminta agar segera meninggalkan Koalisi Merah Putih. "Saya sudah lihat reaksi mulai bermunculan di berbagai daerah," tuturnya.
Prabowo-Hatta meneken koalisi permanen bersama partai pengusungnya. Strategi itu adalah bentuk pertahanan terakhir mereka menghadapi pasangan Jokowi-JK, yang diperkirakan menang berdasarkan survei sejumlah lembaga penghitungan cepat dan situs independen. Namun banyak kalangan yang mengatakan koalisi itu bakal retak di tengah jalan. Setidaknya dua partai yang kini bergolak yakni Golkar dan PPP. (Baca: Demokrat Merapat ke Jokowi, Gerindra Tak Percaya)
