Jokowi Nol Suara di Sampang, KPUD: Coblosan Normal

Reporter

Senin, 14 Juli 2014 19:43 WIB

Warga memilih ulang hak suaranya di tempat pemungutan suara, Tangerang, Banten (13/4). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.

TEMPO.CO, Sampang - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mengklaim tidak ada kejanggalan dalam proses pemungutan suara pemilu presiden di 17 TPS di Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, 9 Juli 2014.

Di 17 TPS tersebut pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sama sekali tidak memperoleh suara alias nol. "Sudah kami cek, semua sesuai dengan prosedur," kata Ketua KPU Sampang Samsul Muarif, Senin, 14 Juli 2014.

Samsul mengaku awalnya juga menaruh curiga terhadap tingkat partisipasi pemilih di sejumlah TPS yang mencapai seratus persen. Samsul menuturkan langsung memanggil KPPS, PPS, dan PPK untuk menanyakan apakah ada prosedur yang dilanggar. "Ternyata tidak ada yang salah. Bahkan, saat rekapitulasi, saksi Jokowi tidak ada yang mempersoalkan," ujarnya. (Baca: Suara Jokowi-JK Nol di 17 TPS di Sampang)

Samsul membantah suara seratus persen untuk Prabowo Subianto-Hatta Rajasa karena pemilih diarahkan oleh tokoh tertentu. Menurut dia, kalaupun ada orang-orang tertentu yang mengajak warga mencoblos Prabowo-Hatta, hal itu kategori kampanye. Kampanye tersebut baru dikategorikan melanggar jika disertai iming-iming uang atau intimidasi. "Tapi ini tidak ada yang dilanggar. Semua pemilih datang satu per satu ke TPS," kata Samsul.

Namun hal berbeda dikatakan oleh anggota KPU Sampang, Addy Imansyah. Dia menilai tingkat kehadiran seratus persen di 17 TPS tersebut bisa menjadi petunjuk awal terjadinya pelanggaran. Namun dia sepakat bahwa tingkat kehadiran seratus persen dan pengerucutan mencoblos pada calon tertentu bukan kategori pelanggaran. "Perlu diteliti lagi apa yang terjadi di Ketapang."

Ketua Panwaslu Sampang Novita Andriyani mengatakan pihaknya tengah menyelidiki masalah tersebut. Namun, kata dia, penyelidikan difokuskan pada tingkat kehadiran pemilih yang mencapai seratus persen, bukan hasil perolehan suaranya. "Pada tingkat kehadiran pemilih, ada unsur pelanggaran," ujarnya.

Anggota KPPS di Ketapang Barat berinsial MDK membantah terjadi pelanggaran. Menurut dia, proses pencoblosan normal, pemilih datang satu per satu ke TPS dan mencoblos. (Baca: KPU Selidiki Kejanggalan C1 di Sampang)

Soal tidak adanya tanda tangan saksi di formulir C1, MDK mengatakan memang di TPS-nya tidak ada saksi, baik dari kubu Prabowo maupun Jokowi. "Saksinya tidak ada, terus mau dimintakan ke siapa yang tanda tangannya?" tuturnya.

Samsul Muarif membenarkan bahwa kosongnya tanda tangan saksi karena masalah teknis. Berdasarkan penelusuran KPU, sebagian besar saksi capres dari kedua kubu tidak hadir. "Saya sudah cek, yang kosong itu karena memang saksinya tidak datang," kata dia. (Baca juga: Jokowi Raih Nol Suara di Sampang,Timses: Tidak Kaget)

Namun ketua tim pemenangan Jokowi-JK Sampang, Abdullah Mansyur, mengklaim telah menempatkan saksi di setiap TPS, termasuk di Ketapang. "Berdasarkan laporan tim di bawah, setiap TPS ada saksi Jokowi-JK," ujarnya.

MUSTHOFA BISRI

Terpopuler:
Soal Dukung Jokowi, Demokrat Tidak Haus Kekuasaan
Saksi Prabowo di Tamansari Juga Tolak Tanda Tangan
Pendukung Prabowo Sepakat Tunggu Hasil KPU
Penyiar TV Kondang di Cina Ditangkap Jelang Siaran

Berita terkait

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

3 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

3 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

4 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

4 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

13 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

13 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

14 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

14 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

15 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya