Jokowi Pantau Penghitungan Suara di Jawa Barat

Reporter

Sabtu, 12 Juli 2014 20:41 WIB

Calon Presiden Joko Widodo, memberikan keterangan kepada wartawan, di kantor Media Center Jokowi - JK di Jakarta, 10 Juli 2014. Jokowi menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil langkah cepat demi menghentikan serangan Israel ke Palestina. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Bandung - Calon Presiden Joko Widodo sengaja menyambangi markas PDI Perjuangan Jawa Barat di Kota Bandung, untuk memastikan Formulir C1 sudah terkumpul. "Yang penting adalah memastikan bahwa C1 sudah di tangan, kami lihat 100 persen sudah dipegang semuanya," kata dia di sela kunjunganya itu di Bandung, Sabtu, 12 Juli 2014.

Jokowi, nama panggilan Joko Widodo, menyaksikan proses input data hasil pengumpulan Formulir C1 di markas PDI Perjuangan Jawa Barat itu. Dia mengatakan, sistem itu untuk mengontrol suara yang masuk. "Sehingga gampang menelusuri kalau ada pergeseran atau perubahan," kata Jokowi.

Jokowi mengklaim, dari input data C1 sementara yang terkumpul di Jawa Barat tidak berbeda jauh dengan hasil quick count. "Yang tadi baru masuk 65 persen itu, angkanya juga gak jauh berbeda dengan quick-count," kata dia. "Yang paling penting itu suara sesuai dengan C1, dan C1 dipegang sebagai back-up." (baca :Jokowi Minta Semua Pihak Kawal Rekapitulasi Pemilu)


Saat ditanya perolehan suara di Jawa Barat, Jokowi menghindar. "Hasilnya sudah bisa dilihat kemarin. Ini (untuk) memastikan, ini loh suara ini, jangan sampai berubah-ubah. Itu saja," kata dia. Saat ditanya soal klaim kemenangan kubu Prabowo Hatta di Jawa Barat, Jokowi mengatakan, "Nanti dilihat kalau sudah rampung di sini."

Menurut Jokowi, kedatangannya untuk memastikan pengumpulan Formulir C1, serta penghitungannya secara manual berjalan sambil menunggu pengumuman pemenang Pilpres oleh KPU pada 22 Juli 2014 nanti. "Bila sistemnya sudah terkunci seperti itu, Insya Allah semaunya akan baik." (baca : Ini Strategi KPU Amankan Penghitungan Suara)

Juru bicara tim pemengangan Jokowi-JK Jawa Barat, Waras Wasisto membenarkan hasil sementara real-count dari Formulir C1 yang masuk, mendekati hasil quick-count sejumlah lembaga survei. Di Jawa Barat, pasangan Prabowo-Hatta unggul dibandingkan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Hampir sama persis dengan quick-count veris LSI (Lembaga Survey Indonesia), Poltracking, serta Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC)," kata dia.

Waras mengatakan, dari hitungan suara yang masuk sementara di Jawa Barat, posisi Jokowi-JK meraih 41,7 persen suara, dan Prabowo-Hatta 58,3 persen. Hal itu berdasarkan hasil hitungan suara dari 21,55 juta pemilih, sementara suara seluruh pemilih di Jawa Barat yang mencoblos pada 9 Juli 2014lalu ada 23 juta suara.

AHMAD FIKRI



Berita Terpopuler


Produk Israel yang Diserukan untuk Diboikot di AS
Yoga tanpa Baju di Tengah Jalan, Wanita Ini Dibui
KPK: DPR Tak Mendukung Pemberantasan Korupsi
Main Sinetron Lagi, Deddy Mizwar Dinilai Tak Etis

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

1 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

2 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

3 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

3 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

8 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

8 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

9 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

9 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

17 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

18 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya