Warga melakukan aksi protes menuntut pelunasan ganti rugi saat peringatan 8 tahun semburan Lumpur Lapindo di tanggul desa Siring, Porong, Sidoarjo (29/5). Hingga 8 tahun usia semburan lumpur, masih banyak korban yang belum terlunasi ganti rugi tanah dan bangunannya. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Sidoarjo - Para korban luapan lumpur Lapindo yang berada di dalam peta area terdampak berbondong-bondong mendatangi Tempat Pemungutan Suara 07 di Desa Ngampelsari, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Rabu, 9 Juli 2014.
Salah seorang korban, Djuwito, mengatakan warga korban lumpur yang masuk dalam peta area terdampak telah sepakat untuk memilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Para korban lumpur mayoritas pilih Jokowi," kata Djuwito. (Baca: Jokowi: Pemerintah Harus Paksa PT Lapindo Brantas)
Adapun untuk korban yang berada di luar peta area terdampak, Djuwito tidak tahu-menahu karena hubungan di antara mereka merenggang sejak ada keberpihakan soal pembayaran ganti rugi yang justru diprioritaskan pada korban lumpur di luar peta area terdampak. Padahal warga di dalam peta mengalami kerugian paling parah. "Kalau pilihan korban yang berada di luar peta area terdampak mungkin bermacam-macam," katanya.
Menurut Djuwito, keputusan memilih Jokowi dianggap tepat karena dia dikenal prorakyat dan berasal dari kalangan rakyat biasa. "Dia juga rela mendatangi kami beberapa waktu lalu," ujarnya.
Dengan menentukan pilihan kepada Jokowi, kata dia, maka korban lumpur Lapindo memberi mandat, apabila terpilih menjadi presiden, Jokowi diminta segera melunasi ganti rugi korban Lapindo. "Pak Jokowi, tolong diingat kontrak politiknya dengan korban lumpur Lapindo," katanya.(Baca: Jokowi Kontrak Politik dengan Korban PT Lapindo)
Namun, apabila Prabowo yang terpilih menjadi presiden, dia juga berharap yang sama, yakni membantu para korban lumpur untuk mendapatkan ganti rugi. "Jadi, siapa pun nanti yang terpilih menjadi Presiden Indonesia, kami mohon bantu melunasi pembayaran," kata Djuwito.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
4 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
